Suara.com - Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif menyebut pengunduran diri dua Kepala Dinas (Kadis) DKI Jakarta adalah hal yang lumrah. Menurutnya hal itu merupakan tindakan yang bagus diambil kedua kadis itu.
Syarif mengatakan, ada banyak faktor yang menjadi alasan dua kepala dinas di DKI itu mengundurkan diri. Menurutnya, jika salah satunya adalah karena ketidakmampuan menyusun anggaran, maka mundur adalah pilihan yang baik.
"Menurut saya bagus saja itu, karena menunjukkan kinerja yang tidak mampu bekerja kemudian mengundurkan diri," ujar Syarif saat dihubungi, Senin (4/10/2019).
Anggota DPRD DKI Jakarta ini menganggap mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sri Mahendra Satria Irawan memiliki alasan yang paling jelas untuk mundur. Pasalnya, Mahendra merupakan pimpinan di institusi yang paling bertanggung jawab dengan draft anggaran janggal.
"Ketika ada kejanggalan seperti itu baru terjadi polemik, yang diminta pertanggung jawaban tentu yang punya kewenangan itu, ya pak Hendra," katanya.
Selain itu, untuk menelusuri draf anggaran kontroversial yang berisikan lem aibon Rp 82 miliar hingga ballpoint Rp 124 juta itu, Syarif minta masyarakat menunggu tim ad hoc buatan Pemprov DKI. Termasuk pemeriksaan dua kadis itu, Syarif minta tim ad hoc mulai bekerja.
"Kita tunggu saja, apakah nanti terkait dengan kelalaian penganggaran atau tidak, kita tunggu tim ad hoc bekerja," pungkasnya.
Diketahui, Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sri Mahendra Satria Irawan dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Edy Junaedi mengundurkan diri. Padahal, saat ini Pemprov DKI sedang menjadi sorotan karena anggaran bermasalah.
Mahendra sendiri mengakui alasannya mundur agar Bappeda lebih baik lagi dalam menyusun anggaran. Sementara Edy disebut ingin menjadi staf di anjungan Taman Mini.
Baca Juga: Heboh Anggaran Bermasalah, Dana Konsultan RW Kumuh DKI Kini Dipertanyakan
Berita Terkait
-
Heboh Anggaran Bermasalah, Dana Konsultan RW Kumuh DKI Kini Dipertanyakan
-
Pemprov - Petani Ingin Bawa Lagi Masa Jaya Rumput Laut di Kepulauan Seribu
-
Liburan ke Pulau Seribu, 6 Kapal Cepat Siap Antar Wisatawan
-
Berburu Cinta di Pohon Jodoh Kepulauan Seribu
-
Asyik, UMP DKI Jakarta 2020 Naik Jadi Rp 4,2 Juta
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO