Suara.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan wilayah Papua menjadi daerah yang paling rawan terjadi konflik dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang.
Hadi mengatakan potensi kerawanan dalam Pilkada terdapat mulai dari aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi, dan aspek partisipasi. Untuk Papua, kata dia, berpotensi terjadi konflik yang disebabkan oleh isu SARA dan politik uang.
“Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua,” kata Hadi dalam rapat kerja di Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
TNI kata Hadi, juga akan terlibat dalam mengamankan jalannya Pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten tahun depan.
Diketahui, tahapan pelaksanaan Pilkada serentak mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 23 September 2020.
“Guna mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, TNI menyiagakan personel dan alutsista untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku," kata dia.
"Pada pemilu yang lalu TNI mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang dikerahkan oleh Polri,” Hadi menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?
-
Tok! DPR Sahkan Prolegnas Prioritas 2026: Enam RUU Dicabut, RUU Penyadapan Masuk Daftar
-
Sentil Ulah Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati
-
Bencana Sumatra: Pengamat Sebut Menhut Terdahulu Perlu Diperiksa, Termasuk Zulhas
-
Habiburokhman: Polisi Harus Usut Soal Hasutan Aksi Rusuh Pakai Bahan Peledak 10 Desember
-
Gerindra Soal Wacana Pemecatan Bupati Aceh Selatan: Kita Serah ke DPRD
-
Mensos Akui Masih Ada Daerah Terisolasi di Sumatra, Tapi Pasokan Logistik Mulai Teratasi