Suara.com - Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan(TGUPP) Amin Subekti dan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Ima Mahdiah mengungkapkan perbedaan cara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menyusun anggaran DKI Jakarta.
Perbedaan tersebut mereka kemukakan dalam acara Mata Najwa bertema "Buka-bukaan Anggaran" yang tayang di Trans 7 pada Rabu (6/11/2019) malam.
Amin Subekti hadir di sana mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menjelaskan bahwa Anies memiliki gaya sendiri perihal penyusunan anggaran.
"Memang gayanya Pak Anies seperti itu, ketika melihat sesuatu tidak pada level yang seharusnya, seperti anggaran tadi, yang dilakukan adalah memperbaiki ke dalam," tutur Amin.
"Kami melakukan penyisiran, banyak sekali ditemukan hal-hal seperti itu karena orang hanya mau simplified, yang penting anggarannya balance, sistemnya memaksa input komponen kemudian di-balance-kan," imbuhnya.
Amin juga menjelaskan bahwa rencana anggaran itu setelah disepakati oleh DPRD baru dituangkan dalam KUA-PPAS. Lalu di-input kembali ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang sudah definitif.
Ima Mahdiah kemudian menanggapi penjabaran Amin Subekti. Menurutnya, masyarakat yang mengusulkan juga harus tahu apakah permintaannya dianggarkan atau tidak.
"Anggaran ini kan totalnya banyak pak, komponen itu sekitar 200 ribu, masyarakat dari RT, RW, musrembang yang mengusulkan juga harus lihat bahwa ini dianggarkan atau tidak," Ima berargumen.
"Makanya itu fungsi dari kita meng-upload biar masyarakat juga bisa jelas apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum, karena kalau saya lihat di sini Pak Anies seperti insecure, apa yang ditutup-tutupi?" imbuhnya.
Baca Juga: Berkat Usulan Moeldoko, Posisi Wakil Panglima TNI Dihidupkan Jokowi
Najwa Shihab kemudian bertanya, "Kalau dibandingkan dengan periode yang lalu apakah itu (dokumen anggaran DKI Jakarta) dibuka?"
"Dibuka, bahkan sejak RKPD sebelum KUA-PPAS karena di sini masyarakat juga bisa tahu," jawab Ima.
Mantan staf Ahok ini menuturkan bahwa saat Ahok menjabat gubernur pernah berkata, "kita upload biar kelihatan kalau di musrembang sudah diusulkan ketika di atas tidak dianggarkan bisa ketahuan, ini bisa jadi info untuk gubernur".
Ima juga menyayangkan sifat Anies yang tidak transparan pada perencanaan anggaran.
"Pak Anies kalau mau terbuka dari jamannya RKPD, KUA-PPAS yang seperti ini tidak akan terjadi," ucapnya.
Ketua TGUPP Amin Subekti juga berkelit saat ditanya Najwa Shihab terkait anggaran di tahun sebelumnya yang tidak diunggah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri