Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan mesti adanya antisipasi dan kewaspadaan terhadap virus diskonten di Indonesia. Virus diskonten itu dinilainya mampu mengganggu kestabilan negara.
Ma'ruf menjelaskan, virus diskonten sebagai virus ketidakpuasan masyarakat yang bisa memicu ketidakstabilan nasional. Ia mencontohkan dengan kondisi di Chili saat ini di mana masyarakat setempat melakukan protes karena adanya kenaikan harga transportasi umum.
Namun tak disangka, protes masyarakat tersebut berubah menjadi gelombang massa hingga menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan setempat hingga Presiden Chile memutuskan keadaan darurat di ibu kota, Santiago.
"Bahkan ketika terjadi reshfulle kabinet itu juga tidak menyelesaikan masalah, bahkan tadinya tanggal 11 besok saya diminta presiden untuk mengikuti sidang di Chile, APEC, ternyata sidang APEC-nya ditunda," kata Ma'ruf dalam acara Seminar Sekolah Sespimti Polri di The Tribata, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).
Ma'ruf juga mencontohkan dengan kondisi yang terjadi di Hong Kong. Masyarakat Hong Kong melakukan aksi unjuk rasa selama berminggu-minggu karena menentang Rancangan Undang-undang Ektradisi. Bentrok dengan aparat keamanan yang tak berkesudahan membuat kehidupan ekonomi di Hong Kong pun sempat lumpuh.
Ia juga turut mencontohkan dengan yang terjadi di Libanon. Kata Ma'ruf, di sana pun tengah mengalami virus diskonten di mana masyarakat setempat menentang soal kebijakan perpajakan dan korupsi. Meskipun Perdana Menteri Libanon Saad Hariri telah mengundurkan diri akibat protes keras dari masyarakat, nyatanya hingga saat ini gelombang massa pun tetap hadir dan melumpuhkan negara tersebut.
Dari contoh yang sudah dijelaskannya, Ma'ruf meminta Indonesia bisa lebih waspada dengan adanya virus diskonten tersebut. Karena kalau tidak dicegah, maka kestabilan negara pun akan mendapatkan dampaknya.
"Sehingga kita bisa menjaga stabilitas bangsa dan negara yang mudah-mudahan bisa mencapai Indonesia maju, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang memberikan keamanan dan kenyamanan," kata dia.
Baca Juga: Maruf Amin Sebut Radikalisme Harus Dihilangkan Agar Indonesia Maju
Berita Terkait
-
Wapres Maruf: Khilafah Tertolak di Indonesia Karena Sudah NKRI
-
Wapres Maruf Yakin Ada Penerus Gus Dur dari Kalangan Santri
-
Maruf Amin Sebut Radikalisme Harus Dihilangkan Agar Indonesia Maju
-
Wapres Ma'ruf Jenguk Waketum MUI di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
-
Ma'ruf Amin: Sekarang Santri Jadi Wapres, Nanti Santri Harus Jadi Presiden
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
Terkini
-
Bagaimana Krisis Iklim Membuat Hutan Dunia Kehilangan Kemampuannya Menyerap Karbon?
-
Sultan Muhammad Salahuddin, Pahlawan Nasional Baru dari Bima!
-
Bagaimana Sistem Agroforestri Menghidupkan Kembali Lahan Bekas Tambang di Malang?
-
Roy Suryo Cs Jadi Tersangka Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Polda Ungkap Alasan Prosesnya Lama!
-
Elon Musk Mau Blokir Matahari untuk Atasi Krisis Iklim: Solusi Jenius atau Ide Nyeleneh?
-
Sita 723 Bukti Termasuk Ijazah Jokowi, Kapolda Metro Sebut Analisis Roy Suryo dkk Menyesatkan Publik
-
Fakta Baru Kasus Terapis Anak Tewas di Pasar Minggu, Korban Pakai Identitas Kakaknya buat Kerja
-
Resmi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo dkk Dijerat Pasal Ini!
-
Roy Suryo dkk Resmi Tersangka, Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Dibagi 2 Klaster, Mengapa?
-
Parah! Jika JK Saja Jadi Korban, Bagaimana Rakyat Kecil? DPR Soroti Mafia Tanah di Kasus Jusuf Kalla