Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan mesti adanya antisipasi dan kewaspadaan terhadap virus diskonten di Indonesia. Virus diskonten itu dinilainya mampu mengganggu kestabilan negara.
Ma'ruf menjelaskan, virus diskonten sebagai virus ketidakpuasan masyarakat yang bisa memicu ketidakstabilan nasional. Ia mencontohkan dengan kondisi di Chili saat ini di mana masyarakat setempat melakukan protes karena adanya kenaikan harga transportasi umum.
Namun tak disangka, protes masyarakat tersebut berubah menjadi gelombang massa hingga menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan setempat hingga Presiden Chile memutuskan keadaan darurat di ibu kota, Santiago.
"Bahkan ketika terjadi reshfulle kabinet itu juga tidak menyelesaikan masalah, bahkan tadinya tanggal 11 besok saya diminta presiden untuk mengikuti sidang di Chile, APEC, ternyata sidang APEC-nya ditunda," kata Ma'ruf dalam acara Seminar Sekolah Sespimti Polri di The Tribata, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).
Ma'ruf juga mencontohkan dengan kondisi yang terjadi di Hong Kong. Masyarakat Hong Kong melakukan aksi unjuk rasa selama berminggu-minggu karena menentang Rancangan Undang-undang Ektradisi. Bentrok dengan aparat keamanan yang tak berkesudahan membuat kehidupan ekonomi di Hong Kong pun sempat lumpuh.
Ia juga turut mencontohkan dengan yang terjadi di Libanon. Kata Ma'ruf, di sana pun tengah mengalami virus diskonten di mana masyarakat setempat menentang soal kebijakan perpajakan dan korupsi. Meskipun Perdana Menteri Libanon Saad Hariri telah mengundurkan diri akibat protes keras dari masyarakat, nyatanya hingga saat ini gelombang massa pun tetap hadir dan melumpuhkan negara tersebut.
Dari contoh yang sudah dijelaskannya, Ma'ruf meminta Indonesia bisa lebih waspada dengan adanya virus diskonten tersebut. Karena kalau tidak dicegah, maka kestabilan negara pun akan mendapatkan dampaknya.
"Sehingga kita bisa menjaga stabilitas bangsa dan negara yang mudah-mudahan bisa mencapai Indonesia maju, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang memberikan keamanan dan kenyamanan," kata dia.
Baca Juga: Maruf Amin Sebut Radikalisme Harus Dihilangkan Agar Indonesia Maju
Berita Terkait
-
Wapres Maruf: Khilafah Tertolak di Indonesia Karena Sudah NKRI
-
Wapres Maruf Yakin Ada Penerus Gus Dur dari Kalangan Santri
-
Maruf Amin Sebut Radikalisme Harus Dihilangkan Agar Indonesia Maju
-
Wapres Ma'ruf Jenguk Waketum MUI di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
-
Ma'ruf Amin: Sekarang Santri Jadi Wapres, Nanti Santri Harus Jadi Presiden
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Klaim Pigai soal Papua Biarkan Mereka Merdeka, Benarkah?
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
Terkini
-
Arief Rosyid Dukung Penuh Bahlil: Era Senior Atur Golkar Sudah Berakhir
-
Wagub Babel Hellyana Resmi Jadi Tersangka Ijazah Palsu
-
Eksklusif! Jejak Mafia Tambang Emas Cigudeg: Dari Rayuan Hingga Dugaan Setoran ke Oknum Aparat
-
Gibran Bagi-bagi Kado Natal di Bitung, Ratusan Anak Riuh
-
BNI Salurkan Bantuan Pendidikan dan Trauma Healing bagi Anak-Anak Terdampak Bencana di Aceh
-
Si Jago Merah Ngamuk di Grogol Petamburan, 100 Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
-
Modus 'Orang Dalam' Korupsi BPJS, Komisi 25 Persen dari 340 Pasien Hantu
-
WFA Akhir Tahun, Jurus Sakti Urai Macet atau Kebijakan Salah Sasaran?
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye