Suara.com - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar menyebut Presiden Joko Widodo tak mampu mengungkap pelaku dan dalang di balik kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
Lantaran sudah pesimistis dengan pengungkapan kasus teror air keras ini, Eks Koordinator KontraS ini pun bersedia untuk menggantikan peran juru bicara Presiden Jokowi untuk sekedar mengumumkan jika pemerintah tak sanggup menuntaskan kasus Novel.
"Jadi Jokowi tidak akan menyelesaikan kasus Novel Baswedan. Kalau juru bicaranya enggak bisa ngomong gitu, biar saya yang ngomong, dia (Jokowi) tidak akan menyelesaikan kasus Novel," kata Haris seusai acara dedikasi untuk negeri di Gedung Dinas Pendidikan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2019).
Menurut Haris, Jokowi hanya memberikan harapan. Dengan janji-janjinya agar bisa menyelesaikan kasus Novel. Apalagi, tim teknis Polri yang dibentuk Jokowi tak memberikan kemajuan dalam menyelidiki kasus Novel yang sudah nyaris masuk tahun ketiga ini.
"Itu tadi saya mau bilang itu cuma janji-janji saja, enggak ada konkretnya, Enggak ada yang konkret. Begini, berbagai pihak berbagai survei sudah berulang-ulang kali memberi catatan penegakan hukum di zaman Jokowi itu jeblok dan (contohnya) kasus Novel Baswedan ini," ucap Haris.
Dia mengaku telah melakukan investigasi dalam kasus Novel. Maka itu, alasan Jokowi belum dapat mengungkap kasus Novel, bahwa ada dugaan keterlibatan orang besar.
"Kami juga sudah melakukan investigasi ya, memang temuan ini orang yang sangat tinggi keterlibatannya (kasus Novel) dan Jokowi saya pikir dia enggak berani," kata Haris.
Berita Terkait
-
Novel Baswedan Berstatus Korban, Polisi Tak Bisa Usut Laporan Dewi Tanjung
-
Paloh: Saat Jokowi Hadapi Ujian Berat, Jangan-jangan Cuma Tinggal Nasdem
-
Novel Dilaporkan Dewi Tanjung dan OC Kaligis, ICW: Putar Balikkan Fakta
-
Mau Seperti Polri dan BIN, Alasan Jokowi Hidupkan Posisi Wakil Panglima TNI
-
Presiden Jokowi Beri Gelar Pahlawan Nasional kepada Enam Tokoh
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Penembakan Pemuda Palestina di Deir Jarir Ungkap Eskalasi Brutalitas Pemukim Ilegal Israel
-
Konflik Selat Hormuz, Kenapa Strategi Pembersihan Ranjau Laut AS Ditolak Mentah-Mentah Militer Iran?
-
Ancaman Rudal Manpads China Persulit Posisi Amerika Saat Gencatan Senjata dengan Iran
-
Update Data Korban Perang Lebanon, 2020 Orang Tewas Menyusul Serangan Israel di Wilayah Selatan
-
Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta