Suara.com - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma'arif membeberkan masalah pencekalan Habib Rizieq Shihab sebenarnya sudah ada sejak tahun lalu.
Menurut Slamet, Habib Rizieq baru mengungkapkan hal tersebut sekarang demi menghormati dan menjaga martabat bangsa Indonesia.
"Maka perlu kami sampaikan bahwa surat tersebut sudah lama ada, namun selama ini Habib Rizieq menjaga martabat negara Indonesia dalam hubungan dengan pihak kerajaan Saudi," kata Slamet saat jumpa pers di DPP FPI, Petamburan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Hal ini merespons pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang meminta surat soal pencegahan pentolan FPI tersebut.
Slamet menilai pernyataan Mahfud MD yang mengatasnamakan eksistensi negara justru mengindikasikan Habib Rizieq memang diskenariokan untuk dicekal di Indonesia.
"Pernyataan Menkopolhukam yang menyatakan bahwa negara juga harus mempertahankan eksistensinya adalah justru memperkuat indikasi bahwa para penguasa memang tidak menghendaki keberadaan HRS (Habib Rizieq Shihab) di Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Mahfud MD, mengklaim pemerintah belum mendapatkan salinan soal surat cekal Rizieq Shihab.
“Saya tidak tahu itu suratnya. Suruh kirim ke sayalah. Kok hanya di TV gitu,” kata dia di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, dia meminta surat pencegahan Rizieq itu diserahkan kepadanya agar bisa memastikan keaslian dokumen tersebut. Dia mengkhawatirkan surat itu hanya berupa framing agar pemerintah terlihat seolah-olah anti-Islam.
Baca Juga: LIVE STREAMING: FPI Beberkan Bukti Pencekalan Habib Rizieq Shihab
“Saya ingin tahu, itu surat benar kayak apa. Apa surat resmi atau berita koran atau apa, kan gitu. Cuma diginikan (diperlihatkan oleh Rizieq) di medsos. Coba suruh kirim kopinya ke saya, saya ingin tahu,” ucapnya.
Berita Terkait
-
FPI Sebut Habib Rizieq Dicekal di Arab karena Narasi Buzzer Pemerintah
-
Mahfud MD: Pemekaran Permintaan Rakyat Papua saat Ketemu Jokowi
-
Mahfud Klaim Tak Kirim Nama Calon Dewas KPK ke Jokowi
-
Mahfud Akui Tak Punya Kewenangan Minta Jokowi Terbitkan Perppu KPK
-
Tak Masalah PA 212 Gelar Reuni Akbar, Mahfud MD: Ini Negara Demokrasi
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan