Akui Berbiaya Mahal, Ridwan Kamil Tak Setuju Pilkada Langsung Dihapus

Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan tidak setuju dengan wacana evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan oleh DPRD. Menurutnya jika hal itu dilakukan, berarti mencabut hak demokrasi.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengaku lebih menyetujui jika pilkada dilakukan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat. Meski demikian, ia mengakui Pilkada merupakan ajang dengan biaya yang tinggi.

"Menurut saya itu pencabutan hak demokrasi yang sudah baik, tapi memang mahal (biayanya), harus saya akui ya," ujar Kang Emil, Selasa (12/11/2019).

Ia sendiri mengaku merupakan mendapatkan jabatan sebagai gubernur karena melalui pilkada langsung. Karena itu ia mengaku lebih memilih agar pemerintah pusat tetap mempertahankan sistem pemilihan langsung ini.

"Saya kan produk dari pilkada langsung, pastilah cenderung hak rakyat, yang memilih langsung kepala daerah itu jangan dihilangkan," katanya.

Mantan Wali Kota Bandung ini juga menganggap sistem pilkada langsung memberikan kesempatan lebih besar kepada orang yang ingin menjadi kepala daerah. Sedangkan, jika dipilih oleh DPRD, maka prosesnya akan lebih sulit bagi calon baru.

"Beberapa orang yang tidak dikenal seperti saya kan tiba-tiba bisa. Pakai formasi yang lama kan harus masuk dalam ekosistem politik dulu yang tidak semua orang bisa lakukan itu," imbuh dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pelaksanaan pilkada secara langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

Salah satu mudaratnya yakni, biaya politik yang tinggi hingga membuka potensi adanya korupsi terhadap pemimpin terpilih hasil Pilkada.

Baca Juga: Pilkada Langsung Mau Dievaluasi, Ridwan Kamil Usul Kampanye di Medsos

“Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik Pemilu, Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?” kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 M mau jadi bupati mana berani dia, sudah mahar politik,” sambungnya.