Suara.com - Menteri Pemberdayagunaan Reformasi dan Birokrasi Tjahjo Kumolo masih mempertimbangkan untuk memangkas eselon III dan eselon IV, dalam hal ini setingkat camat dan lurah.
Namun, Tjahjo menegaskan program tersebut bukan memangkas, melainkan merampingkan birokrasi pemerintahan.
"Masih dipertimbangkan," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Perampingan birokrasi itu ditargetkan Tjahjo berjalan selama enam bulan ke depan. Hal tersebut juga didukung dengan ditiadakannya tenaga administrasi pada perekrutan CPNS 2019.
"Kami ingin paling lama 6 bulan konsep itu cepat, dengan konsep matang tinggal memasukkan saja," ujarnya.
Akan tetapi, Tjahjo belum menjelaskan berapa jumlah yang akan terkena perampingan birokrasi tersebut.
Menurutnya, yang terpenting dari langkah perampingan tersebut ialah memperhatikan dampaknya.
"(Data) tunggu (dulu). Tapi dari Kemenpan RB enggak ada masalah. Akan dicoba diluncurkan dulu. Bagaimana ini, akan mengganggu sistem kerja atau tidak," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato perdananya usai dilantik menjadi Presiden periode 2019-2024 mengatakan, akan memangkas birokrasi di pemerintahannya selama lima tahun mendatang yang bertujuan untuk menarik investasi sebesar-besarnya.
Baca Juga: DPR Sebut Reformasi Birokrasi dan Pembangunan SDM Harus Serius Digarap
Ia akan memangkas eselonisasi yang berlapis dari eselon I sampai IV menjadi dua tingkatkan saja.
Nantinya, para pejabat eselon di diganti menjadi pejabat fungsional yang mengedepankan keahlian dan kompetensi di bidangnya masing-masing.
"Saya minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat agar serius menjamin tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Pasti saya copot," ucap Jokowi, dalam pidato perdananya di ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan pada Minggu (20/10/2019).
Berita Terkait
-
Turunkan Passing Grade CPNS, Tjahjo: Kan Kasihan Kami Butuh Pegawai
-
MenPANRB Mulai Sunat Jabatan Eselon, Sekjen dan Sesmen Dikumpulkan
-
Beredar Surat Palsu MenPANRB soal Pembagian SK CPNS
-
Pegawai KPK Akan Berstatus ASN, Menteri Tjahjo: Bisa Jadi Pegawai Menpan RB
-
Tjahjo Kumolo Larang ASN KemenPANRB Pakai Cadar
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional
-
Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai
-
Kesaksian Warga soal Pengeroyokan Penjaga Warung di Kemayoran: Saya Anggota, Jangan Ikut Campur!
-
Pakar UMY Desak Batas Peradilan Militer Dipertegas: Jangan Jadi Pengecualian Hukum