Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi kabar yang beredar terkait tidak lagi ada kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan.
Awalnya ada warganet yang bertanya kepada Susi melalui Twitter, Jumat (15/11/2019).
"Ibu, apa tanggapan tentang 'tidak ada lagi penenggelaman kapal illegal fishing' buuu," tanya seorang warganet.
Susi kemudian menjawab pertanyaan itu dengan meminta mencari kicauan lamanya tentang pencurian ikan dan penenggelaman kapal.
"Buka saja tweet lama atau tweet saya tentang ilegal fishing & penenggelaman kapal pasti banyak. Browsing sendiri dong !!!" jawab Susi di akun jejaring media sosial pribadinya.
Warganet itu membalas, "Sudah buuu, makanya saya kecewa dengan kebijakan baru, Ibu balik dong ke KKP, We need you".
Saat masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi memang sangat keras memerangi pencurian ikan. Ia juga sering kali membuat kicauan di Twitter tentang pentingnya penenggelaman kapal pencuri ikan.
Misalnya kicauan Susi pada 25 Maret 2019. Ia mengungkapkan bahwa kapal yang pernah ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan beroperasi lagi karena proses lelang yang tidak benar.
"2 bulan lalu KKP menangkap 4 kapal Vietnam yang pernah kita tangkap 6 bulan sebelumnya. Karena 2 tahun terakhir wacana kapal asing tangkapan dilelang. Akhirnya beberapa tuntutan Jaksa dan pengadilan putus Lelang. Yang terjadi diam-diam Kapal dilelang murah dibeli oleh mereka," ungkap Susi.
Baca Juga: Ada Importir Pacul Nakal, Menko Airlangga Siap Getok
"Sering kali ada beberapa kapal tangkapan yang tahu-tahu sudah dilelang. Tidak semua melaporkan. Diawal semua solid satu konsensus. Belakangan muncul wacana-wacana kapal dimanfaatkan. Diam-diam rupanya sudah ada yang melakukannya," imbuhnya.
Kekhawatiran adanya kongkalikong dalam lelang seperti ini yang akhirnya membuat Susi lebih memilih menenggelamkan kapal pencuri ikan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'