Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan Pimpinan Komando Kewilayahan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Istana Merdeka, Senin (18/11/2019). Pertemuan tersebut berlangsung tertutup untuk awak media.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan pertemuan tersebut merupakan pertemuan lanjutkan dengan para Pangdam TNI AD dan kepala kepolisian daerah pada Kamis pekan lalu.
"Presiden menerima pimpinan TNI Angkatan Udara yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada hari Kamis minggu lalu, yaitu pertemuan dengan angkatan darat dan polri, lengkap," ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Fadjroel menuturkan, dalam pertemuan tersebut Jokowi meminta agar TNI maupun kepolisian untuk bersama-sama menjaga agenda besar pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
"(Agenda besar pemerintah) yang pertama adalah peningkatan SDM, kemudian yang kedua menyelesaikan pembangunan dan infrastruktur dan ketiga adalah penyederhanaan birokrasi, keempat penyederhanaan regulasi dan kelima transformasi ekonomi," ucap dia.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara juga meminta tentara untuk memegang teguh konsensus kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI serta tetap membela merah putih.
Selain itu Fadjroel menyebut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menyampaikan terima kasih kepada Jokowi atas dukungan terhadap perkembangan dan kemajuan TNI.
Kemudian dalam pertemuan tersebut juga membahas terkait penyedian alat-alat keperluan militer, keperluan sosial, serta keperluan pasukan.
"Sekaligus juga berterima kasih untuk semua kemajuan yang diberikan untuk perkembangan pada personil TNI angkatan darat, laut, udara dan kepolisian," ucap dia.
Baca Juga: Insiden Sidoarjo, Saksi: Sopir Elf Mau Bawa Kabur Mobil Dinas TNI
Meski demikian, Fadjroel mengklaim dalam pertemuan tersebut tidak membahas jabatan wakil Panglima TNI. Ia menyebut Jokowi tengah menyeleksi nama-nama perwira tinggi untuk menjadi Wakil Panglima TNI.
"Terkait dengan wakil panglima tidak ada pembahasan akan tetapi sesuai dengan perpres yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sekarang sedang dalam proses untuk ditindak lanjuti, kita akan menunggu," kata dia.
"Tadi juga kami mengadakan pertemuan dengan pak Pratikno sebagai Mensesneg beliau mengatakan sedang diproses oleh pemerintah terkait dengan wakil panglima TNI," Fadjroel menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
-
5 Prompt AI Viral: Ubah Fotomu Jadi Anime, Bareng Idol K-Pop, Sampai Action Figure
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
Terkini
-
KPK Geram! Ustaz Khalid Basalamah Diduga Bocorkan Informasi Kasus Haji, Bakal Jadi Tersangka?
-
Keluarga Ungkap Kondisi Delpedro Marhaen di Penjara: Berat Badan Turun, Dilarang Menulis!
-
Uji Coba Jalur Gratis Tol Fatmawati 2 Sukses Kurangi Kemacetan TB Simatupang
-
5.000 Dapur Gizi Diduga Fiktif, DPR Kritik Keras Kinerja Badan Gizi Nasional
-
Rekam Jejak Angga Raka, Orang Dekat Prabowo yang Kini Gantikan Posisi Hasan Nasbi
-
Sikap Tegas Keluarga Delpedro: Kami Tak Akan Mengemis Ampun, Jika Tak Bersalah Harus Dibebaskan!
-
Mendagri Tegaskan Tiga Tugas Utama di Wilayah Perbatasan dalam Upacara Peringatan HUT Ke-15 BNPP
-
Kepala Sekolah Batal Dicopot, Wali Kota Prabumulih Minta Maaf
-
Erick Thohir Resmi Jabat Menpora, Hartanya Tembus Rp 2,4 Triliun
-
Program Makan Bergizi Gratis Bermasalah, DPR Soroti Praktik Jual-Beli Dapur Fiktif di 5.000 Lokasi