Suara.com - AKBP Asep Darmawan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Kampar lantaran tepergok mengobrol ketika Kapolri Jenderal Idham Aziz memberikan arahan saat memimpin apel Kasatwil, pekan lalu.
Bahkan saking geramnya, Kapolri meminta agar Asep dicopot sebelum ayam berkokok.
Melalui surat telegram yang beredar pada Senin (18/11/2019), Asep yang belum genap dua bulan menjabat sebagai Kapolres Kampar, Riau dicopot dari jabatannya dan dimutasi sebagai Pamen Pelayanan Markas Polri. Jabatan Kapolres yang baru dijabat Asep dua bulan itu kini beralih kepada AKBP Mohammad Kholid.
Surat telegram Kapolri ST/3094/XI/2019 ditandatangani Asisten Sumber Daya Manusia Irjen Eko Indra Heri.
Irjen Eko Indra Heri mengakui Asep dimutasi karena berperilaku tidak tepat saat Kapolri memberikan arahan dalam Apel Kasatwil pekan lalu. Asep pun sejatinya telah ditegur di depan umum oleh Idham.
"Ya betul (karena ngobrol). Nanti tindak lanjutnya (apa ada hukuman disiplin atau etik) menunggu keputusan hasil pemeriksaan dan sementara dimutasikan dulu ke Mabes," kata Eko seperti dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Selasa (19/11/2019).
Setelah keluar surat mutasi berisi pemindahan posisi, lelaki lulusan Akpol 1998 harus menanggalkan jabatan Kapolres Kampar yang sempat diisinya sejak 24 September 2019 itu.
Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, saat dikonfirmasi mengakui adanya pergeseran posisi jabatan itu.
"Namanya mutasi adalah hal biasa terjadi di organisasi Polri," kata Sunarto.
Baca Juga: Gelar Pertemuan, Kapolri Idham dan Said Aqil Bahas Terorisme hingga Korupsi
Berdasarkan surat telegram tersebut tercantum bahwa Asep melepas jabatan sebagai Kapolres Kampar dalam rangka pemeriksaan.
Saat disinggung perihal persoalan yang menjerat AKBP Asep Darmawan sehingga Kapolri mencopot jabatannya, Narto mengaku belum mengetahuinya.
"Itu yang kami belum tahu. Disebutkan dalam TR itu dalam rangka riksa, dalam rangka riksa itu kita belum tahu," kata Narto.
Berita Terkait
-
Dilantik Kapolri, Irjen Firli Bahuri Resmi Jabat Kabaharkam Polri
-
Ngobrol Saat Kapolri Beri Pengarahan, Kapolres Kampar Langsung Dicopot
-
Akui Banyak Aparat Peras Pengusaha, Jokowi: Tolong Pecat, Setop Kaya Gitu
-
Gelar Pertemuan, Kapolri Idham dan Said Aqil Bahas Terorisme hingga Korupsi
-
Said Aqil usai Ditemui Kapolri: Selayaknya Polisi Menggandeng Civil Society
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Yurike Sanger Istri Ke-7 Soekarno Wafat di Amerika, Terungkap Penyebab Wafatnya Sang 'Yuri Sayang'
-
Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama Tahun 2026, Catat Tanggalnya
-
Resmi Diumumkan, Ini Dia 8 Hari Cuti Bersama 2026, Siap-siap Atur Jadwal Libur Panjang dari Sekarang
-
Minta Maaf Kasus Keracunan MBG Kembali Terulang, Pemerintah: Bukan Kesengajaan
-
Sejarah Bakal Berakhir! Kementerian BUMN di Ambang Dilebur ke Danantara, Istana-DPR Beri Sinyal Kuat
-
Wali Kota Prabumulih Langgar Aturan Buntut Copot Kepsek SMPN 1, Ini Sanksi dari Kemendagri
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
Wali Kota Prabumulih Beri Hadiah Motor Listrik ke Kepsek SMPN 1, Auto Dinyinyiri Warganet
-
Pemerintah Akui Ada Kemungkinan Kementerian BUMN Dilebur dengan Danantara, Tapi...
-
Prabowo Bersiap Naikkan Gaji ASN hingga TNI/Polri, Guru dan Nakes Jadi Prioritas Utama