Suara.com - Deputi Direktur Indonesian Center for Environment Law (ICEL) Reynaldo Sembiring menilai kalau Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra asal ucap tanpa pengetahuan penuh terkait dengan rencana penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
Reynaldo menilai alasan investasi terhambat bukan langsung mewacanakan penghapusan IMB dan amdal, melainkan mafianya yang diberantas.
Reynaldo mengawali pernyataannya dengan mengulangi perkataan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kesal karena investor malah mulai menyerbu Vietnam. Kemudian Reynaldo tak habis pikir karena rencana menghapus amdal lah yang malah menjadi jawabannya.
"Saya ngambil contoh, saya mau main data saja lah, karena pemerintah suka enggak punya data. Jokowi kesal 33 investor cabut dari China pergi ke Vietnam terus jawabannya mau cabut amdal," kata Reynaldo di Kantor YLBHI, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).
Ia kemudian menjelaskan, di Vietnam sebagai negara yang kini dilirik oleh investor masih memiliki amdal dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Proses amdal dan KLHS pun sama seperti yang dijalankan di Indonesia.
Kemudian ia mencontohkan dengan Myanmar dan juga Kamboja sama-sama masih memiliki amdal dan KLHS tetapi tidak mengurangi jumlah investor yang ingin masuk.
Karena itu, Reynaldo justru mempertanyakan apakah penghapusan amdal adalah langkah yang tepat hanya karena soal investasi. Ia malah menekankan kepada mafia yang bermain sehingga proses pembuatan amdal malah menjadi lambat.
"Vietnam prosesnya dua bulan iya dua bulan permasalahannya Indonesia bisa lebih lama, kenapa? Karena sistemnya atau karena orangnya? Dugaan saya ini karena mafia," ujarnya.
Oleh sebab itu, Reynaldo meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali soal rencana penghapusan amdal dan IMB. Karena untuk saat ini ia menganggap dasar data dan pengetahuan yang dimiliki pemerintah masih gagal.
Baca Juga: Jokowi Sebut Orang Kaya di Indonesia dari Sektor Pertambangan
"Jadi menteri ATR, wamen ATR... malu saya gitu dengar pernyataan seperti itu. Karena ya sudah enggak tahu, udah gitu asal ngomong," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Petaka Santap MBG, Ratusan Siswa 2 Daerah Muntah Massal, Ikan Cakalang dan Ayam Woku Jadi Biang?
-
Absennya PDIP di Kabinet Disebut Ada Strategi Prabowo di Baliknya, Lepas Bayang-bayang Jokowi?
-
Satire Berkelas Wisudawan Rayakan Kelulusan Sambil Pegang Ijazah: Jokowi Mana Bisa Gini
-
Operasi Tanpa Izin, Dishub Segel Dua Lokasi Parkir Milik BUMD Dharma Jaya
-
Cabuli Keponakan Sambil Direkam, Aksi Bejat Paman Terbongkar usai Ortu Korban Lihat Kiriman Email
-
Di Balik Skandal Irjen Krishna Murti: Inilah Nany Arianty Utama, Istri Sah yang Setia Dampingi Suami
-
Sidang Gugatan Perkosaan Mei '98, Kuasa Hukum Fadli Zon Mengaku Belum Tahu Objek Perkara
-
Penyelidikan Kasus Kematian Arya Daru Masih Lanjut, Polisi Terbuka Jika Keluarga Punya Bukti Baru
-
Karma Kopi Sianida? Aib Irjen Krishna Murti Dibongkar Rismon, Dituding Main Serong Hingga Cuci Uang
-
Hari Tani Nasional 2025: Ketimpangan Agraria Jerat Petani, SPI Desak Pemerintah Bertindak!