Suara.com - Koalisi Pejalan Kaki (KPK) mengkritisi soal pembongkaran jalur sepeda yang baru dibuat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diingetkan agar tidak membuat perencanaan yang asal-asalan.
Koordinator KPK, Alfred Sitorus mengaku setuju dengan pembongkaran tersebut jika memiliki tujuan yang positif. Namun ia mempertanyakan perencanaan awal soal desain fasilitas pedesterian itu.
"Kalau kami melihat dari sisi perencanaan awalnya itu kok ini jangan dibuat ngasal kalau perencanaan itu," ujar Alfred saat dihubungi, Rabu (20/11/2019).
Menurut Alfred, jika dari awal Pemprov memiliki perencanaan yang matang soal penataan jalur sepeda dan trotoar di lokasi itu, maka bongkar pasang tidak akan terjadi. Sementara pembongkaran ini menunjukan Pemprov tidak memiliki rencana jangka panjang soal itu.
"Jangan sampai ini jadi polemik di publik baru dibangun sudah dibongkar lagi, berarti apa yang terjadi bahwa perencanaannya ngaco gitu," jelasnya.
Karena itu ia meminta agar Pemprov menyampaikan rancangan jalur sepeda, trotoar dan fasilitas pedesterian yang integrasi lainnya. Ia menganggap pembongkaran tanpa adanya sosialisasi soal rancangan yang jelas hanya akan menimbulkan polemik.
"Kalau memang harus ada yang keliru, sampaikan saja ke publik bahwa perencanaan di awal ada yang keliru, kan gak masalah kalau koreksi itu kan gak masalah," pungkasnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta buka suara soal pembongkaran jalur sepeda yang baru jadi di Jalan Diponegoro, Cikini, Jakarta Pusat. Dishub jalur itu sudah dibuat sejak tahun 2017.
Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo mengatakan akan membuat lagi jalur sepeda setelah dibongkar. Jalur tersebut juga menjadi bagian fase satu trek sepeda di Jakarta yang dibangun sepanjang 63 km.
Baca Juga: Bongkar Jalur Sepeda Demi Trotoar, Ferdinand PD: Anies Seperti Anak Kecil
"Jadi di Cikini itu adalah jalur sepeda yang sudah dibangun sebelumnya, sebelum 2017, tapi sekarang ada revitalisasi trotoar," ujar Syafrin di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/10/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!