Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengadakan Sekolah Pimpinan Dewan gelombang I di Kinasih Resort Kota Depok pada Jumat (22/11/2019).
Dalam acara yang dibuka langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Megawati mengintruksikan semua anggota legislatif dari PDIP untuk turun ke bawah mengorganisir masyarakat.
"Resepnya itu turun ke bawah mengorganisir rakyat. Tidak pernah lupa saya katakan, kalau kalian ingin jadi legislatif maka resepnya turun ke bawah ayomi rakyat,” kata Megawati.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menambahkan, acara tersebut diikuti 356 pimpinan, baik provinsi, kabupaten/kota. Ditambah dengan seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR RI.
"Ini dibagi dua gelombang, ini gelombang pertama, peserta ya ada 102 orang kader (PDIP). Untuk gelombang kedua, nanti akan diadakan 6- 8 Desember 2019," kata Djarot.
Djarot menjelaskan, tujuan sekolah ini untuk memberikan pembekalan bagi seluruh dewan, termasuk memberikan penjelasan apa tugas dan kewajiban dewan atau legislatif.
"Selain itu, tujuanya bagaimana semua mengaplikasikan ideologi Pancasila, di dalam praktek dan bagaimana menguwujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, " kata dia.
Djarot mengemukakan, bagi PDI Perjuangan program nasional harus menyambung dengan program di daerah, sehingga ada kesatuan dan sinergi untuk percepatan perwujudan visi dan misi nasional.
Baca Juga: Surya Paloh Bilang Sayang ke Megawati Hingga Selfie di Lift, Netizen: Adem
"Karena pemerintah itu adalah esekutif dan legislatif, dengan cara itu seluruh pimpinan PDIP benar-benar terkontrol dan terpeta yang cukup dan turun ke bawah untuk mengetahui persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah masing-masing," katanya.
Djarot menambahkan, di sekolah partai ini juga kader PDIP diberikan pengarahan agar tidak melakukan korupsi dan kongkalikong.
Sebab, kata dia, asal mulai timbulnya korupsi dan kongkalikong itu adalah pada saat perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerahnya masing-masing.
"(Partai) kita mendorong perumusan APBD menggunakan sistem elektronik bajeting dan terbuka, dan transparan seluruh masyarakat. Dan juga saya memberikan materi tentang bagaimana rumuskan APBD yang pengunaannya promasyarakat, yaitu dengan elektronik budgeting. Termasuk Ahok (Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) juga akan memberikan materi di sekolah partai ini," katanya.
Selain itu, PDIP juga mekanankan kepada kader partai yang berada di legislatif, jangan sampai saat perumus APBD diselewengkan dan dihamburkan untuk kegiatan yang tidak produktif dan membuka terjadinya KKN.
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
-
Djarot Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Asal Bukan di Perbankan
-
Akui Masih Junior di Partai, Gibran: Kalau Ada yang Salah Silakan Ditegur
-
Terlambat di DPC, Gibran Pastikan Daftar Cawalkot Solo di DPD PDIP Jateng
-
Surya Paloh kepada Megawati: Jangan Ragukan Lagi Rasa Sayang Saya....
-
Surya Paloh Akui Sempat Kirim Intel Selidiki Megawati Tak Salami Dirinya
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021
-
Tukar Jabatan dengan Land Cruiser, Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp2,75 M
-
Kasus Penyekapan Karyawan Percetakan: Pemilik Laporkan Dugaan Pencurian Pelat Besi Rp230 Juta
-
Kisah Siswa Sekolah Rakyat Ditayangkan pada Perayaan Hari Bhayangkara ke-80 di Bogor
-
BEM UI Sindir BBM 'Elite' yang Turun: Rakyat dan Ojol Butuhnya Pertamax Murah!
-
Fakta Baru Kasus Bupati Kuansing, KPK Ungkap Dugaan Uang dari Pelepasan Hutan