Kemendagri Tak Bisa Beri Perpanjangan Waktu Pembuatan RAPBD DKI Jakarta

Suara.com - Tenggat  waktu pembahasan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020 hanya tersisa 8 hari kerja, yakni hingga 30 November. Sementara hingga Jumat (22/11/2019), pembahasan RAPBD belum terselesaikan.

Di lain sisi, Kementerian Dalam Negeri RI menegaskan tak bisa memberikan perpanjangan waktu.

Saat ini, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 di tingkat komisi DPRD DKI telah rampung. Rapat Badan Anggaran harus segera diselesaikan sampai batas waktu itu.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, masalah penentuan ada aturannya sendiri. Menurutnya tidak ada istilahnya penambahan waktu dari Kemendagri untuk pembahasan.

"Bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak pernah menyebutkan perpanjangan," ujar Syarifuddin saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Syafruddin menjelaskan, batas waktu pembahasan anggaran itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2020.

Menurut Syafruddin, peraturan yang berlaku telah memberikan beberapa kali waktu tambahan untuk pembahasan.

Untuk KUA-PPAS, dalam PP nomor 12 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan diberikan waktu 4 pekan untuk merampungkannya.

"Tinggal hitung minggu kapan (dokumen) diterima, tinggal hitung empat minggu ke depan, nah itulah waktu atau masa pembahasan KUA-PPAS," jelasnya.

Baca Juga: Iuran BPJS Naik, Imbasnya RAPBD DKI Jakarta 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Jika dalam empat pekan tak rampung, maka ada waktu dua pekan lagi yang tersedia.

Apabila belum selesai juga, kata Syafruddin, KUA-PPAS akan beralih pembahasannya menjadi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

"Kalau enam minggu belum juga disepakati, Kepala Daerah mengajukan RAPBD, jadi seolah-olah KUA PPAS ini langsung (lompat ke RAPBD), tidak menunggu," kata Syafruddin.

Dalam dua minggu tambahan itu, ketika ada koreksi KUA-PPAS, berarti sama dengan koreksi RAPBD. Ketika sudah menjadi RAPBD, maka diberikan lagi waktu 60 hari untuk membahasnya di tingkat DPRD bersama Pemprov.

Namun, jika tak kunjung selesai dalam pembahasan RAPBD, maka masih ada cara lain. Pihak Pemprov, kata Syafruddin, akan diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rancangan Anggaran Kepala Daerah.

Setelah itu, pembahasan anggaran masih boleh dilanjutkan. Meski imbasnya, pegawai Pemprov dan DPRD ditahan gajinya selama enam bulan.

"Jadi ini bukan saya yang tidak boleh diperpanjang hanya tidak menemukan frasa itu dalam kondisi seperti apa lalu  boleh diperpanjang diatur," kata dia.