Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mewacanakan Pilkada langsung agar dikembalikan dipilih oleh DPRD. Menurut Tito dirinya hanya mengusulkan sistem Pilkada langsung perlu di evaluasi.
Hal itu dikatakan Tito dalam acara 'Penganugrahan Ormas Award Tahun 2019' di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). Dia menyatakan tidak pernah mengatakan akan mengembalikan Pilkada langsung dipilih oleh DPRD.
"Yang saya sampaikan adalah mungkin perlu dilakukan evaluasi karena adanya ekses negatif. Tapi saya tidak pernah sama sekalipun mengatakan kembali kepada DPRD nggak pernah. Tidak pernah juga saya mengatakan Pilkada langsung dihilangkan, No, never," tegas Tito.
Tito meyakini bahwa Pilkada langsung memiliki banyak dampak positif dan spirit yang mulia. Hanya, dalam perjalanannya dan pengalaman dirinya sebagai Kapolda dan Kapolri kerap menemukan adanya dampak negatif dari sistem Pilkada langsung seperti menimbulkan konflik atau polarisasi dan mengeluarkan biaya yang tinggi.
"Semangatnya (Pilkada langsung) sangat mulia dan bagus. Tapi dalam perjalanannya saya kira kita tidak boleh juga menutup mata adanya beberapa ekses yang negatif diantaranya potensi konflik," ujarnya.
Untuk itu, Tito pun menilai perlu adanya evaluasi terhadap sistem Pilkada langsung secara akademik. Evaluasi secara akademik itupun bukan dilakukan oleh Kemendagri melainkan oleh pihak-pihak yang memang memiliki kapasitas.
"Evaluasi itu harus dilakukan dengan kajian akademik. Jangan oleh Kemendagri, nanti subjective buyers. Tapi oleh akademis dan tim teng yang kredibel," tuturnya.
"Apa kira-kira temuannya kita nggak tahu. Bisa saja temuannya masyarakat lebih mengkhendaki tetap pada Pilkada langsung. Apa respons dari Kemendagri no problem itu hasil kajian akademik. Tetapi harus ada solusi, bagaimana mengurangi dampak negatifnya. Bagaimana mengurangi potensi konflik dan biaya tinggi. Misalnya diantaranya dengan e voting. Kenapa tidak," imbuh Tito.
Baca Juga: Mendagri Usul Pilkada Kembali Dipilih DPRD, Refly Harun: Itu Bukan Jawaban
Berita Terkait
-
Ayah dan Anak Ini Berebut Tiket Maju Pilbup Bandung Via Golkar
-
Mendagri Usul Pilkada Kembali Dipilih DPRD, Refly Harun: Itu Bukan Jawaban
-
Bukan Cuma Mendagri Tito, Luhut Pun Tak Cocok Jadi Menko Kemaritiman
-
Survei IPO: Prabowo Paling Cocok Jadi Menhan, Tito Tak Cocok Jadi Mendagri
-
Bawaslu Jabar Launching Pengawasan Pilkada Serentak 2020
Terpopuler
- 6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 29 November: Ada Rivaldo, Ribuan Gems, dan Kartu 110-115
- Bercak Darah di Pohon Jadi Saksi Bisu, Ini Kronologi Aktor Gary Iskak Tewas dalam Kecelakaan Maut
- 5 Shio Paling Beruntung Hari Ini Minggu 30 November 2025, Banjir Hoki di Akhir Bulan!
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
Pilihan
-
Ironi di Kandang Sendiri: UMKM Wajib Sertifikasi Lengkap, Barang China Masuk Bebas?
-
Gubernur BI : Tiga Kunci Ini Bisa Bikin Indonesia Meroket di 2026, Apa Saja?
-
Darurat Tengah Malam? Ini Daftar Rumah Sakit & Puskesmas 24 Jam di Palembang
-
604 Orang Meninggal Dunia dalam Bencana Sumatera: Update Terkini
-
Jeritan Ojol di Uji Coba Malioboro: Jalan Kaki Demi Sesuap Nasi, Motor Terancam Hilang
Terkini
-
Kemendagri Beri 57 Penghargaan untuk Pemda Berprestasi di 2025
-
DPRD Desak Gubernur Pramono Anung Segera Tetapkan UMP DKI 2026
-
Shopee 1 Dekade Berdayakan UMKM, Bisnis Lokal Raih Penjualan Lebih dari US$270 M secara Global
-
Gubernur Pramono Anung Pastikan Hadiri Reuni 212 di Monas Malam Ini
-
Bangkai Gajah di Pusaran Banjir Sumatra: Alarm Sunyi dari Hutan yang Terluka?
-
Kronologi Kepala BNPB Minta Maaf Usai Sebut Bencana Sumatera 'Mencekam di Medsos'
-
Nestapa Istri Brigadir Nurhadi, Tuntut Ganti Rugi Rp771 Juta Atas Kematian Janggal Suaminya
-
Tiba di Arab Saudi, Penyidik KPK Bersiap Usut Dugaan 'Permainan' Kuota Haji di Tanah Suci
-
Kemensos Dirikan 28 Dapur Umum, Produksi 100 Ribu Nasi Bungkus Tiap Hari untuk Korban Banjir Sumatra
-
Korupsi Proyek Rel Kereta Api Medan Ancam Keselamatan, KPK: Bisa Sebabkan Kecelakaan Maut