Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mewacanakan Pilkada langsung agar dikembalikan dipilih oleh DPRD. Menurut Tito dirinya hanya mengusulkan sistem Pilkada langsung perlu di evaluasi.
Hal itu dikatakan Tito dalam acara 'Penganugrahan Ormas Award Tahun 2019' di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). Dia menyatakan tidak pernah mengatakan akan mengembalikan Pilkada langsung dipilih oleh DPRD.
"Yang saya sampaikan adalah mungkin perlu dilakukan evaluasi karena adanya ekses negatif. Tapi saya tidak pernah sama sekalipun mengatakan kembali kepada DPRD nggak pernah. Tidak pernah juga saya mengatakan Pilkada langsung dihilangkan, No, never," tegas Tito.
Tito meyakini bahwa Pilkada langsung memiliki banyak dampak positif dan spirit yang mulia. Hanya, dalam perjalanannya dan pengalaman dirinya sebagai Kapolda dan Kapolri kerap menemukan adanya dampak negatif dari sistem Pilkada langsung seperti menimbulkan konflik atau polarisasi dan mengeluarkan biaya yang tinggi.
"Semangatnya (Pilkada langsung) sangat mulia dan bagus. Tapi dalam perjalanannya saya kira kita tidak boleh juga menutup mata adanya beberapa ekses yang negatif diantaranya potensi konflik," ujarnya.
Untuk itu, Tito pun menilai perlu adanya evaluasi terhadap sistem Pilkada langsung secara akademik. Evaluasi secara akademik itupun bukan dilakukan oleh Kemendagri melainkan oleh pihak-pihak yang memang memiliki kapasitas.
"Evaluasi itu harus dilakukan dengan kajian akademik. Jangan oleh Kemendagri, nanti subjective buyers. Tapi oleh akademis dan tim teng yang kredibel," tuturnya.
"Apa kira-kira temuannya kita nggak tahu. Bisa saja temuannya masyarakat lebih mengkhendaki tetap pada Pilkada langsung. Apa respons dari Kemendagri no problem itu hasil kajian akademik. Tetapi harus ada solusi, bagaimana mengurangi dampak negatifnya. Bagaimana mengurangi potensi konflik dan biaya tinggi. Misalnya diantaranya dengan e voting. Kenapa tidak," imbuh Tito.
Baca Juga: Mendagri Usul Pilkada Kembali Dipilih DPRD, Refly Harun: Itu Bukan Jawaban
Berita Terkait
-
Ayah dan Anak Ini Berebut Tiket Maju Pilbup Bandung Via Golkar
-
Mendagri Usul Pilkada Kembali Dipilih DPRD, Refly Harun: Itu Bukan Jawaban
-
Bukan Cuma Mendagri Tito, Luhut Pun Tak Cocok Jadi Menko Kemaritiman
-
Survei IPO: Prabowo Paling Cocok Jadi Menhan, Tito Tak Cocok Jadi Mendagri
-
Bawaslu Jabar Launching Pengawasan Pilkada Serentak 2020
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
3 Parfum Heaven Scent Paling Wangi dan Laris, Wewangian Lokal Rasa Premium
-
Rupiah Bangkit, Dolar AS Mulai Turun ke Level Rp17.974
-
Drama Tengah Malam di Perairan Krakatau: 4 Nelayan Selamat Usai 7 Jam Terombang-ambing
-
Di Hadapan Presiden, Menteri PKP Apresiasi Dirut BTN Jadi Penyalur KPR Subsidi Tertinggi
-
Apa Cocok Warna Lipstik Peach untuk Kulit Kuning Langsat? Ini Penjelasannya
-
Ulasan Doctor Lawyer: Menyingkap Relasi Kuasa di Balik Dunia Medis
-
4 HP Redmi Memori 256 GB dan Kamera Jernih Harga Rp1 Jutaan, Cocok untuk Multitasking
-
Optimisme Kesepakatan Selat Hormuz Tekan Harga Minyak Mentah
-
Mendagri: Integritas Kepala Daerah Kunci Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
-
IHSG Betah di Level 6.300, TINS dan MEDC Wajib Dipantau