Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai wacana pemilihan kepala daerah langsung agar dikembalikan kepada DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Refly mengatakan pilkada asimetris, bukanlah jawaban atas persoalan mahalnya pilkada langsung.
"Jangan kemudian kita balik arah dari pemilihan langsung ke pemilihan tidak langsung, itu is not answer, itu bukan jawaban," kata Refly saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat pada Minggu (24/11/2019).
Refly justru menilai model pilkada asimetris yang kekinian telah diterapkan di beberapa daerah perlu dievaluasi. Misalnya, pilkada asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, DKI Jakarta dan Papua.
"Saya setuju kita harus mengkaji asimetris ini lebih lanjut. Sebagai contoh misalnya, apakah di Papua di daerah-daerah tertentu yang di pegunungan terutama yang masih memberlakukan sistem noken masih memerlukan pemilihan secara langsung atau tidak," ujarnya.
"Karena pemilihan langsung itu adalah pemilihan luber dan jurdil harusnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, dalam sistem noken saya kira luber susah tercapai," katanya.
Refly juga menilai, wacana pemilihan kepala daerah langsung dikembalikan kepada DPRD bukanlah jawaban atas persoalan mahalnya biaya politik. Refly mengatakan masih banyak cara lain ketimbang mengembalikan pilkada langsung menjadi pilkada asimetris yang justru dinilai sebagai bentuk kemunduran.
"Saya kira banyak cara untuk menegakkan governance pemilu kita atau pilkada kita, banyak cara untuk menghemat, banyak cara untuk membuat efektif dan efisien, banyak cara untuk membuat pilkada itu jujur dan adil," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewacanakan agar pilkada langsung diganti menjadi pilkada tidak langsung, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Usulan itu dilatarbelakangi adanya biaya politik yang tinggi selama pilkada langsung.
Baca Juga: Soal Pilkada Langsung Atau Tidak, Wapres Ma'ruf: Sistem Tak Bisa Sempurna
Berita Terkait
-
Tito Sebut Ongkos Pilkada Mahal, Peneliti LIPI: Mau Murah Dipilih Mendagri
-
Tito Usul Pilkada Dipilih DPRD, Ganjar: Akan Terjadi Jual Beli dan Suap
-
Dinilai Tak Langgar UUD, Gerindra: Pilkada Melalui DPRD Lebih Efektif
-
Mendagri: Ada Bupati dan Wali Kota Minta Tunjangan Naik, Biar Tak Korupsi
-
Tito Ingin Evaluasi Pilkada Langsung karena Ada Dampak Positif dan Negatif
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
Pikap Warkidi Dihantam Truk di Pantura Indramayu: 3 Penumpang Tewas, Belasan Orang Luka-Luka
-
Prabowo Kritik Teori Neolib: Katanya Kakayaan Menetes ke Bawah, Kalian Percaya?
-
Ketua Umum FKDT Apresiasi Langkah Presiden Redakan Polemik Kasus Febrie Adriansyah
-
Kebakaran Maut di Pulogadung, 3 Orang Tewas Saat Tidur Lelap
-
Prabowo Kecam Pemimpin Provokator Ajak Bakar-bakar: Saya Percaya Hukum Karma
-
Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja
-
Bukan Cuma Peluru, Pengungsi Papua Terancam Putus Sekolah dan Minim Medis
-
Sebut Tanggung Jawab Wapres, Bambang Pacul Dinilai 'Main-main' dengan Isu Papua
-
Polri Serahkan Berkas Kasus Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejagung, Ini Detailnya
-
Prabowo: yang Merasa Indonesia Suram Silakan Cari Negara Lain