Suara.com - Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono mengklaim tidak digaji sebesar Rp 51 juta oleh pemerintah. Padahal dia kembali ditunjuk sebagai staf khusus kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diaz mengatakan gaji yang diterima tidak sebesar dengan 7 stafsus Jokowi dari kalangan milenial. Tetapi, Diaz tidak menyebut gaji yang didapat tiap bulannya.
"Lebih kecil lah, yang saya terima enggak segitu," kata Diaz saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).
Meski mengaku gaji yang didapat lebih kecil, Diaz enggan ikut campur dengan pro kontra soal 7 stafsus Jokowi dari kalangan milenial yang mendapatkan gaji sebesar Rp 51 juta namun tidak 'ngantor' setiap hari.
Selain itu ia juga mengaku tidak tahu persis bagaimana cara kerja 7 stafsus Jokowi dari kalangan milenial tersebut. Akan tetapi sedikit yang dia tahu ialah ketika mendengar Angki Yudistia, salah satu stafsus muda Jokowi yang juga berasal dari PKPI.
Kepada Diaz, Angki mengatakan bahwa dirinya sudah berkomitmen tetap kerja secara penuh waktu atau full time sesuai dengan keputusan presiden (kepres).
"Saya rasa juga demikian, karena selama ini saya jadi staf khusus pak Jokowi selama 3 tahun terakhir, tidak ada yang namanya kerja part time, yang staf khusus berdasarkan kepres ya full time," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, besaran gaji stafsus presiden telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144 Tahun 2015. Dalam perpres itu, gaji yang diberikan kepada staf khusus presiden total sebesar Rp 51 juta.
Baca Juga: Jokowi Kasih Grasi ke Terpidana Korupsi Annas Maamun
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Sebut Sisa Genangan di 3 RT
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK