Suara.com - Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Forum Betawi Rempug (FBR), Luthfi Hakim mengaku senang mendengar wacana Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang akan membina ormas untuk diajak berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah.
Luthfi menilai, wacana yang digaungkan Tito merupakan hal yang positif.
Menurut Luthfi, pemerintah belakang ini terkesan apatis terhadap ormas-ormas. Sehingga, dengan adanya wacana pembinaan ormas untuk diajak berkolaborasi patut ditanggapi positif.
"Kenapa kami memandang negatif kebijakan itu. Berarti kami mendapatkan kesempatan ormas ini untuk memperbaiki dan menata dirinya untuk lebih baik. Selama ini kan pemerintah terkesan apatis dan enggak mau tahu memberdayakan ormas-ormas yang ada," kata Luthfi saat dihubungi Suara.com, Selasa (26/11/2019).
Luthfi pun menegaskan FBR bersedia untuk dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Sebab, Luthfi menilai adanya pembinaan dari pemerintah lebih baik ketimbang melulu menyalahkan ormas ketika ada suatu permasalahan yang dianggap menyimpang.
"Saya kira kalau keterlibatan pemerintah dibutuhkan, jangan hanya melulu menyalahkan ormas akibat ketidakmampuannya memberdayakan massanya," ujarnya.
"Ormas kan sumber daya yang terbatas dan juga kontrol yang memang tidak bisa sepenuhnya akibat di luar jangkauan, saya kira itu perlu diakui," imbuhnya.
Sebelumnya, Tito Karnavian mewacanakan untuk mengklasifikasikan ormas di Indonesia. Klasifikasi tersebut dilakukan untuk memetakan ormas mana saja yang mesti dibina, diluruskan, hingga akhirnya dapat diajak berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait.
"Dengan pertimbangan tertentu, ini ormas yang grade-nya, apa namanya itu, bisa diajak berkolaborasi langsung. Ada yang mungkin ormas yang dibina dulu. Supaya mereka bisa bergerak, berjalan, dan ada ormas yang perlu diluruskan dulu, baru berjalan," kata Tito.
Baca Juga: Buntut Bentrok FBR Vs PP di Bekasi, Polisi Tetapkan Satu Tersangka
Berita Terkait
-
Bukan Buat Jakarta, Anies Anggap Sindiran Tito untuk Seluruh Kepala Daerah
-
Situasi Politik Stabil Pasca Prabowo Gabung Jokowi, Mendagri: Tinggal 212
-
Mendagri Tito Skak Anies: Dibandingkan Shanghai, Jakarta seperti Kampung
-
Lewat Cara Ini, Tito Mau Bina dan Ajak Ormas Kolaborasi dengan Kementerian
-
Mendagri Tito: Pemerintah Perlu Ambil Langkah Sikapi Ormas Intoleran
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Bedak Apa yang Bisa Menghilangkan Flek Hitam? Ini 5 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 4 Toko Online Terpercaya untuk Beli Sepatu Lari di Indonesia, Dijamin Original
Pilihan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
Terkini
-
Akademisi: Korupsi Batu Bara PLTU Jangan Berhenti di Eks Jampidsus, Ungkap Seluruh yang Terlibat
-
Panja Awasi Kasus Korupsi Febrie, DPR: Biar Tak Ada Fitnah, Jangan Emas Batangan Ditukar Cokelat
-
DPR Desak Hukuman Mati untuk Febrie Adriansyah: Penghianat Hukum yang Lukai Rakyat!
-
DPR Desak Kejagung Bentuk Tim Steril untuk Usut Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Jadi Ketua Panja Awasi Penanganan Kasus Febrie Adriansyah, Habiburokhman: Ini Kasus Mega Korupsi
-
DPRD DKI Apresiasi Mobil Klinik Hewan Keliling, Dorong Sosialisasi Lebih Masif
-
Minta Dihukum Mati! DPR Geram Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Korupsi: Menjijikkan!
-
Jejak Kasus Febrie Adriansyah: Penggeledahan, Penyitaan Aset hingga Dilimpahkan ke Kejagung
-
Tersangka Don Ritto Sudah Ditahan di Polda Metro, Ini Alasan Kejagung Belum Tahan Febrie Adriansyah
-
Kasus Eks Jampidsus Febrie Disorot DPR, Komisi III Bentuk Panja Awasi Penyidikan hingga Tuntas