Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menilai pemerintah perlu mengambil langkah terhadap sejumlah organisasi masyarakat atau ormas yang intoleran.
Menurut Tito, langkah tersebut perlu diambil agar tidak menganggu kedaulatan dan pembangunan di Indonesia.
Hal itu disampaikan Tito saat berpidato dalam acara 'Penganugrahan Ormas Award' di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).
Awalnya Tito menjelaskan bahwa keberadaan ormas sejatinya banyak memberikan dampak positif bagi bangsa. Hanya, dalam perjalanan banyak pula ditemukan ormas-ormas intoleran yang bertindak dengan tidak menghargai hak asasi orang lain.
"Tidak menghargai, atau kurang menghargai hak asasi orang lain, intoleransi misalnya salah satu contoh. Kemudian, juga ormas-ormas yang mungkin mengganggu ketertiban publik, melakukan acara di jalan umum kemudian mengganggu sampai tertutup jalan, setelah itu bikin rusuh. Kita tahulah beberapa kali terjadi," kata Tito.
Selain itu, kata Tito, ada pula ormas-ormas yang tidak mengindahkan etika dan moral tatkala menyampaikan pendapat. Di mana menurut Tito hal itu telah keluar dari nilai keadaban Timur dan pluralisme bangsa Indonesia.
"Kemudian ormas-ormas yang memiliki pemahaman ideologi atau praktik yang dapat membahayakan kesatuan bangsa. Dalam perjalanan ini ada," ujarnya.
Tito pun menilai pemerintah perlu mengambil langkah untuk menyikapi keberadaan ormas-ormas intoleran tersebut. Jangan sampai kata Tito, kebebasan demokrasi yang diberikan kepada ormas-ormas justru menganggu keberadaan dan pembangunan di Indonesia.
"Kami harus melakukan sesuatu kepada mereka agar jangan sampai kebebasan yang diberikan dalam iklim demokrasi ini kemudian membuat daya destruktif bagi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau justru menghambat pembangunan. Ini enggak boleh terjadi," tegasnya.
Baca Juga: Jumlah Makin Banyak, Mendagri Libatkan Polisi untuk Didik Ormas
Berita Terkait
-
Disebut Tak Layak Jadi Mendagri, Tito Karnavian Beri Jawaban
-
Disurvei Tak Cocok Jadi Mendagri, Tito: Saya Dikasih Amanah oleh Allah
-
Jumlah Makin Banyak, Mendagri Libatkan Polisi untuk Didik Ormas
-
Terima Rekomendasi Kemenag Soal Perpanjangan FPI, Tito: Tapi Masih Dikaji
-
Tito Mau Evaluasi Pilkada, Tapi Bantah Mau Dikembalikan ke DPRD
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Kabut Asap Palembang Makin Pekat, Kapan Sekolah Mulai Belajar dari Rumah?
-
Ekonom Ungkap Efek Domino Karhutla: Dari Biaya Berobat hingga Pendapatan Warga Tertekan
-
Sumsel Dikepung 1.742 Hotspot, Seberapa Aman Warga dari Kabut Asap?
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari
-
Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan
-
Rekening Aktivis Pati Dibekukan, Koalisi Sipil: Jangan Jadikan Bank Alat Membungkam Kritik
-
Kebakaran Desa Adat Sade, Gubernur NTB Ungkap Dugaan Awal: Masalah Listrik
-
BNPB Minta Malaysia dan Singapura Tak Saling Salahkan soal Asap Karhutla