Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak masalah dengan rencana Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang akan menggelar acara Reuni 212 pada 2 Desember 2019. Namun, Ma'ruf mengingatkan kepada PA 212 untuk tidak menimbulkan kegaduhan.
Ma'ruf mengatakan di dalam negara Indonesia semua orang memiliki hak untuk berkumpul. Asalkan tidak melahirkan tindakan-tindakan negatif.
"Ya kan orang berkumpul itu kan selama dalam demokrasi, ya boleh-boleh saja. Yang penting tidak menimbulkan kegaduhan, anarkis. Jadi intinya itu jangan menimbulkan tindakan-tindakan anarkis," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).
Lebih lanjut, Ma'ruf juga mempersilakan apabila ada pihak yang ingin melakukan silaturahmi dengan cara berkumpul. Akan tetapi ia tetap mengingatkan agar tetap berjalan secara tertib karena kalau tidak, akan ada yang menilai terhadap acara tersebut.
"Kalau orang silahturahim, berkumpul, boleh saja. Tapi jangan menimbulkan kegaduhan. Jadi nanti seberapa itu bisa menimbulkan kegaduhannya nanti pihak-pihak yang berwenang ya yang menilai," tandasnya.
Untuk diketahui, PA 212 bertekad memutihkan kawasan Monas, Jakarta Pusat saat menggelar reuni akbar pada 2 Desember 2019. Reuni akbar PA 212 itu direncanakan diawali salat tahajud berjemaah.
Hal itu dikatakan Ketua Steering Committee Reuni Akbar PA 212 Yusuf Muhammad Martak saat jumpa pers di DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Yusuf mengatakan, Reuni Akbar PA 212 akan diawali salat tahajud berjemaah dan dijadwalkan selesai pada pagi hari.
"Salat Tahajud bersama, salat Subuh, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan bermunajat kepada Allah SWT. Insya Allah acara akan kami akhiri pada pagi hari," kata Yusuf.
Baca Juga: Seruan Petisi Online, Reuni 212 Disebut Agenda Politik Berjubah Agama
Berita Terkait
-
Maruf Amin Tak Risau Angkat Stafsus Berkasus, Begini Alasannya
-
Beri 10 Masukan ke Maruf Amin, MRP: Aparat Tidak Cocok di Papua
-
Diduga Terlibat Kasus Pemerasan, Wapres Ma'ruf Didesak Pecat Lukmanul Hakim
-
Wapres Ma'ruf: Radikalisme adalah Penyakit yang Harus Diperangi Bersama
-
Wapres Maruf: Pesan Radikalisasi Bisa Lolos jadi Bahan Materi Sekolah
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Terjebak Kobaran Api, Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Penjaringan
-
SPPG, Infrastruktur Baru yang Menghubungkan Negara dengan Kehidupan Sehari-Hari Anak Indonesia
-
Jaksa Kejati Banten Terjaring OTT KPK, Diduga Peras WNA Korea Selatan Rp 2,4 Miliar
-
6 Fakta Wali Kota Medan Kembalikan 30 Ton Beras Bantuan UEA, Nomor 6 Jadi Alasan Utama
-
Cas Mobil Listrik Berujung Maut, 5 Nyawa Melayang dalam Kebakaran di Teluk Gong
-
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf
-
Menko PMK Pratikno: Dana LPDP Harus Perkuat Riset dan Ekosistem Pendidikan Nasional
-
OTT KPK di Bekasi, Bupati Ade Kuswara dan Ayahnya Disebut Ikut Diamankan
-
Gurita Harta Rp79 M Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang Kena OTT KPK, dari 31 Tanah ke Mustang
-
SPPG Dibangun dengan Konsep One-Flow Direction dan Sistem Cold Chain Modern