Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak masalah dengan rencana Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang akan menggelar acara Reuni 212 pada 2 Desember 2019. Namun, Ma'ruf mengingatkan kepada PA 212 untuk tidak menimbulkan kegaduhan.
Ma'ruf mengatakan di dalam negara Indonesia semua orang memiliki hak untuk berkumpul. Asalkan tidak melahirkan tindakan-tindakan negatif.
"Ya kan orang berkumpul itu kan selama dalam demokrasi, ya boleh-boleh saja. Yang penting tidak menimbulkan kegaduhan, anarkis. Jadi intinya itu jangan menimbulkan tindakan-tindakan anarkis," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).
Lebih lanjut, Ma'ruf juga mempersilakan apabila ada pihak yang ingin melakukan silaturahmi dengan cara berkumpul. Akan tetapi ia tetap mengingatkan agar tetap berjalan secara tertib karena kalau tidak, akan ada yang menilai terhadap acara tersebut.
"Kalau orang silahturahim, berkumpul, boleh saja. Tapi jangan menimbulkan kegaduhan. Jadi nanti seberapa itu bisa menimbulkan kegaduhannya nanti pihak-pihak yang berwenang ya yang menilai," tandasnya.
Untuk diketahui, PA 212 bertekad memutihkan kawasan Monas, Jakarta Pusat saat menggelar reuni akbar pada 2 Desember 2019. Reuni akbar PA 212 itu direncanakan diawali salat tahajud berjemaah.
Hal itu dikatakan Ketua Steering Committee Reuni Akbar PA 212 Yusuf Muhammad Martak saat jumpa pers di DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Yusuf mengatakan, Reuni Akbar PA 212 akan diawali salat tahajud berjemaah dan dijadwalkan selesai pada pagi hari.
"Salat Tahajud bersama, salat Subuh, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan bermunajat kepada Allah SWT. Insya Allah acara akan kami akhiri pada pagi hari," kata Yusuf.
Baca Juga: Seruan Petisi Online, Reuni 212 Disebut Agenda Politik Berjubah Agama
Berita Terkait
-
Maruf Amin Tak Risau Angkat Stafsus Berkasus, Begini Alasannya
-
Beri 10 Masukan ke Maruf Amin, MRP: Aparat Tidak Cocok di Papua
-
Diduga Terlibat Kasus Pemerasan, Wapres Ma'ruf Didesak Pecat Lukmanul Hakim
-
Wapres Ma'ruf: Radikalisme adalah Penyakit yang Harus Diperangi Bersama
-
Wapres Maruf: Pesan Radikalisasi Bisa Lolos jadi Bahan Materi Sekolah
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama
-
Cinta Segitiga Berdarah di Cilincing: Pemuda 19 Tahun Tewas Ditusuk Mantan Pacar Kekasih!
-
Segera Diadili Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Sidang Kopda FH dan Serka N Bakal Digelar Terbuka
-
Tragedi Rumah Tangga di Cakung: Suami Bakar Istri dan Kontrakan Ditangkap Usai Kabur 3 Hari
-
Tawuran Antar Remaja di Palmerah Pecah, Dua Kantor RW Rusak Akibat Sambitan Batu
-
Gugatan Ijazah Gibran: Tuntutan Mundur Dijawab Peringatan 'Kisruh Ruang Politik
-
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu, Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Kisah Pilu Guru Agama di Usia Senja, 21 Tahun Dedikasi Dibalas Kontrak Paruh Waktu
-
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu usai Viral Mau 'Rampok Uang Negara': Tak Bisa Dimaafkan!