Suara.com - Setelah sempat ramai menjadi trending topic di media sosial, Twitter, kini muncul petis penolakan Reuni 212 di laman change.org. Petisi menolak Reuni 212 itu yang bakal digelar di Monas pada 2 Desember mendatang dianggap sebagai kegiatan politik berjubah agama.
Petisi ini ditulis oleh akun 7intaputih pada Senin (27/11/3019). Dari keterangan yang tercatum dalam petisi tersebut, acara yang diinisiasi PA 212 itu dianggap merupakan bentuk banalitas budaya.
"Peringatan Reuni Alumni 212 adalah suatu bentuk banalitas budaya. Sedari awal gerakan 212 adalah gerakan politik yang berjubah agama," ujar akun di keterangan petisi itu seperti dikutip Suara.com, Rabu (27/11/2019).
Akun itu juga menganggap politik identitas tak pernah usai meski masa Pemilu telah lewat.
"Mereka tidak peduli anak bangsa bermusuhan, saling hujat bahkan berkelahi demi ambisi kekuasaannya," jelasnya.
Selain itu, ia acara reuni 212 disebutnya tidak lagi relevan dengan kondisi bangsa sekarang ini. Pasalnya aksi itu, kata akun itu hanya berisi ujaran kebencian dan menngunakan ruang publik dalam waktu yang lama.
"Dengan ini semoga semua pihak khususnya umat Islam sadar dan menyadari sehingga tidak mudah dijadikan komoditas politik dalam dibajak dan diperalat solidaritas dan ukhuwahnya demi kepentingan pihak-pihak yang belum tentu peduli dengan umat Islam," pungkasnya.
Seruan penolakan terhadap Reuni 212 yang dibuat akun 7intaputih berjudul petisi Tolak Izin Reuni dan Bubarkan PA 212. Petisi tersebut juga ditujukan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sampai pukul 16.00 WIB, petisi ini telah ditandatangani 2,860 orang. Jumlah orang yang menandatangani petisi gang dibuat sejak Senin (25/11/2019) ini terus bertambah.
Baca Juga: Muncul Petisi Minta Anies Tolak Beri Izin Reuni dan Bubarkan PA 212
Dalam keterangannya, pembuat petisi menyatakan 212 adalah gerakan politik yang berjubah agama. Karena itu tindakan Anies yang mengizinkan acara ini digelar di Monas disayangkan pemilik akun ini 7intaputih.
"Sungguh kebijakan yang sangat dangkal jika Anies Baswedan pada saat pasca Pemilu 2019 memberikan ijin Reuni Alumni 212 yang rawan disusupi sekaligus ditunggangi kepentingan elit politik," seperti yang dikutip keterangan dalam petisi oleh suara.com, Rabu (27/11/2019).
Berita Terkait
-
Mahfud MD soal Reuni 212: Kami Izinkan Asal Tertib dan Tak Picu Keributan!
-
Pesan Mabes Polri ke Peserta Reuni 212: Taati Aturan dan Hargai HAM
-
Wamenag: Reuni 212 Jadi Dosa Jika Sebar Ketakutan
-
Wakil Menteri Agama: Ikut Reuni 212 Tidak Berdosa
-
#ReuniBatal212Bubar Membahana di Twitter, Ustaz Haikal: Acuhin Saja
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting