Suara.com - Menjelang acara Musyarawarah Nasional Partai Golkar, santer kabar ada tiga menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mau mengintervensi agar Airlangga Hartanto kembali menjabat Ketua Umum partai berlambang beringin tersebut.
Terkait hal itu, politikus partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa mengaku tak menampik adanya intervensi setiap digelarnya munas. Namun, dia mengaku tak mengetahui secara pasti soal siapa saja orang-orang di balik beredarnya kabar intervensi tersebut.
"Saya berangkat dari pengalaman. Pengalaman selama ini Golkar selalu saja diintervensi oleh kekuasaan negara, oleh eksekutif," kata Agun di Kantor Para Syndicate di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
Soal beredarnya isu tiga menteri yang mau mengintervensi cara interal partainya, Agun meluruskan, maksud intervensi itu bukan berasal dari Presiden Jokowi.
"Tapi jangan salah, intervensi yang dimaksud itu, bukan dari presiden. Karena saya yakin Jokowi enggak akan melakukan itu. Enggak mungkin kepilih jadi presiden jika dengan cara-cara seperti itu," katanya.
Agun pun mengimbau kepada tiga menteri yang disebut untuk mengitervensi dalam Munas Golkar, agar tidak melukai demokrasi.
"Kalau memang betul-betul cinta demokrasi, betul-betul ingin selamat negeri ini, bangun parpol yang kuat dengan cara memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada pemegang hak kedaulatan rakyat," ungkap Agun
Agun pun malah meminta bila adanya tiga menteri mendorong pemilih Golkar, untuk memilih kembali Airlangga Hartanto, agar membantu secara terjun langsung dan bukan untuk mengintervensi agar tak memilih calon lainnya yang akan maju di Munas Golkar.
"Kalau para menteri yang terlibat terkait hal itu, turun gunung ke bawah, mencegah hey parpol jangan sekali-sekali mau menang, maju dengan cara-cara demokratis," ujar Agun
Baca Juga: Jokowi Minta Pangkas Tapi Menkeu Lantik Pejabat Eselon III dan IV, Mengapa?
Menurut Agun, membuat mekanisme seluruh dukungan terhadap pihak tertentu bukan cara-cara demokratis, apalagi dengan cara intervensi.
"Membuat mekanisme mengunakan seluruh dukungan, itu cara yang tidak demokratis," tutup Agun
Sebelumnya, loyalis sekaligus juru bicara Bambang Soesatyo dalam pencalonan Ketum Partai Golkar, Syamsul Rizal menyebut bahwa ada tiga menteri di kabinet Presiden Jokowi yang ikut mencampuri urusan internal Partai Golkar.
Diketahui ketiga pembantu presiden itu mencoba mengintervensi DPD I dan DPD II sebagai pemegang hak suara untuk kembali memenangkan petahana, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga. Intervensi mereka, kata Syamsul bahkan dilakukan tanpa sepengetahuan Jokowi.
"DPD I dan DPD II ditekan bahkan tolong dicatat, ada indikasi kuat Pak Jokowi juga gak tahu tapi ada beberapa pembantu Jokowi dijadikan alat juga untuk tekan DPD-DPD, DPD I melalui kepala-kepala daerahnya. Dan saya pastikan itu pak Jokowi tidak tahu,” kata Syamsul di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (27/11/2019) malam.
"Pak Jokowi sudah dari awal katakan tidak mencapuri urusan Golkar. Lah wong pak Jokowi baik sama Bamsoet dan Airlangga."
Berita Terkait
-
Disinggung Munas Golkar, Jokowi: Saya Presiden, Bukan Ketum Partai
-
Presiden Jokowi Akan Buka Munas dan Konbes NU di Banjar
-
Tantowi: Menkumham Harusnya Verifikasi Hasil Munas Golkar
-
Golkar Versi Munas Jakarta Minta Tim Perunding untuk Islah
-
Jika Ditolak Kemenkumham, Golkar Versi Munas Jakarta Siap ke PTUN
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi