Suara.com - Menjelang acara Musyarawarah Nasional Partai Golkar, santer kabar ada tiga menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mau mengintervensi agar Airlangga Hartanto kembali menjabat Ketua Umum partai berlambang beringin tersebut.
Terkait hal itu, politikus partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa mengaku tak menampik adanya intervensi setiap digelarnya munas. Namun, dia mengaku tak mengetahui secara pasti soal siapa saja orang-orang di balik beredarnya kabar intervensi tersebut.
"Saya berangkat dari pengalaman. Pengalaman selama ini Golkar selalu saja diintervensi oleh kekuasaan negara, oleh eksekutif," kata Agun di Kantor Para Syndicate di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
Soal beredarnya isu tiga menteri yang mau mengintervensi cara interal partainya, Agun meluruskan, maksud intervensi itu bukan berasal dari Presiden Jokowi.
"Tapi jangan salah, intervensi yang dimaksud itu, bukan dari presiden. Karena saya yakin Jokowi enggak akan melakukan itu. Enggak mungkin kepilih jadi presiden jika dengan cara-cara seperti itu," katanya.
Agun pun mengimbau kepada tiga menteri yang disebut untuk mengitervensi dalam Munas Golkar, agar tidak melukai demokrasi.
"Kalau memang betul-betul cinta demokrasi, betul-betul ingin selamat negeri ini, bangun parpol yang kuat dengan cara memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada pemegang hak kedaulatan rakyat," ungkap Agun
Agun pun malah meminta bila adanya tiga menteri mendorong pemilih Golkar, untuk memilih kembali Airlangga Hartanto, agar membantu secara terjun langsung dan bukan untuk mengintervensi agar tak memilih calon lainnya yang akan maju di Munas Golkar.
"Kalau para menteri yang terlibat terkait hal itu, turun gunung ke bawah, mencegah hey parpol jangan sekali-sekali mau menang, maju dengan cara-cara demokratis," ujar Agun
Baca Juga: Jokowi Minta Pangkas Tapi Menkeu Lantik Pejabat Eselon III dan IV, Mengapa?
Menurut Agun, membuat mekanisme seluruh dukungan terhadap pihak tertentu bukan cara-cara demokratis, apalagi dengan cara intervensi.
"Membuat mekanisme mengunakan seluruh dukungan, itu cara yang tidak demokratis," tutup Agun
Sebelumnya, loyalis sekaligus juru bicara Bambang Soesatyo dalam pencalonan Ketum Partai Golkar, Syamsul Rizal menyebut bahwa ada tiga menteri di kabinet Presiden Jokowi yang ikut mencampuri urusan internal Partai Golkar.
Diketahui ketiga pembantu presiden itu mencoba mengintervensi DPD I dan DPD II sebagai pemegang hak suara untuk kembali memenangkan petahana, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga. Intervensi mereka, kata Syamsul bahkan dilakukan tanpa sepengetahuan Jokowi.
"DPD I dan DPD II ditekan bahkan tolong dicatat, ada indikasi kuat Pak Jokowi juga gak tahu tapi ada beberapa pembantu Jokowi dijadikan alat juga untuk tekan DPD-DPD, DPD I melalui kepala-kepala daerahnya. Dan saya pastikan itu pak Jokowi tidak tahu,” kata Syamsul di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (27/11/2019) malam.
"Pak Jokowi sudah dari awal katakan tidak mencapuri urusan Golkar. Lah wong pak Jokowi baik sama Bamsoet dan Airlangga."
Berita Terkait
-
Disinggung Munas Golkar, Jokowi: Saya Presiden, Bukan Ketum Partai
-
Presiden Jokowi Akan Buka Munas dan Konbes NU di Banjar
-
Tantowi: Menkumham Harusnya Verifikasi Hasil Munas Golkar
-
Golkar Versi Munas Jakarta Minta Tim Perunding untuk Islah
-
Jika Ditolak Kemenkumham, Golkar Versi Munas Jakarta Siap ke PTUN
Terpopuler
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- 5 Fakta Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Publik Penasaran!
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
Pilihan
-
Perang Tahta Sneakers Putih: Duel Abadi Adidas Superstar vs Stan Smith. Siapa Rajanya?
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
Terkini
-
Gubernur Bobby Nasution Beri Pesan ke Pendawa Indonesia: "Nek Wani Ojo Wedi-wedi" Berantas Narkoba
-
Skandal Korupsi Haji Rp1 Triliun, Kapan KPK Umumkan Tersangka Agar Tak Rusak Reputasi NU?
-
Menteri dan Anggota DPR Malaysia Terima Surat Ancaman, Pelaku Minta Tebusan 100.000 Dolar AS
-
Gus Yaqut Terima Aliran Dana Korupsi Haji Rp1 Triliun Lewat Perantara?
-
Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
-
Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
-
Pemda NTB Diminta Segera Pulihkan Kondisi dan Aktifkan Siskamling oleh Wamendagri
-
Roy Suryo Bawa 'Jokowis White Paper' ke DPR, Ijazah SMA Gibran Disebut 'Dagelan Srimulat'
-
Laskar Cinta Jokowi Sebut Pergantian Kapolri Listyo Bisa Jadi Bumerang, Said Didu: Makin Jelas
-
TNI Nyatakan Terbuka Bekerja Sama dengan Tim Investigasi Kerusuhan Agustus