Suara.com - Menjelang acara Musyarawarah Nasional Partai Golkar, santer kabar ada tiga menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mau mengintervensi agar Airlangga Hartanto kembali menjabat Ketua Umum partai berlambang beringin tersebut.
Terkait hal itu, politikus partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa mengaku tak menampik adanya intervensi setiap digelarnya munas. Namun, dia mengaku tak mengetahui secara pasti soal siapa saja orang-orang di balik beredarnya kabar intervensi tersebut.
"Saya berangkat dari pengalaman. Pengalaman selama ini Golkar selalu saja diintervensi oleh kekuasaan negara, oleh eksekutif," kata Agun di Kantor Para Syndicate di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
Soal beredarnya isu tiga menteri yang mau mengintervensi cara interal partainya, Agun meluruskan, maksud intervensi itu bukan berasal dari Presiden Jokowi.
"Tapi jangan salah, intervensi yang dimaksud itu, bukan dari presiden. Karena saya yakin Jokowi enggak akan melakukan itu. Enggak mungkin kepilih jadi presiden jika dengan cara-cara seperti itu," katanya.
Agun pun mengimbau kepada tiga menteri yang disebut untuk mengitervensi dalam Munas Golkar, agar tidak melukai demokrasi.
"Kalau memang betul-betul cinta demokrasi, betul-betul ingin selamat negeri ini, bangun parpol yang kuat dengan cara memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada pemegang hak kedaulatan rakyat," ungkap Agun
Agun pun malah meminta bila adanya tiga menteri mendorong pemilih Golkar, untuk memilih kembali Airlangga Hartanto, agar membantu secara terjun langsung dan bukan untuk mengintervensi agar tak memilih calon lainnya yang akan maju di Munas Golkar.
"Kalau para menteri yang terlibat terkait hal itu, turun gunung ke bawah, mencegah hey parpol jangan sekali-sekali mau menang, maju dengan cara-cara demokratis," ujar Agun
Baca Juga: Jokowi Minta Pangkas Tapi Menkeu Lantik Pejabat Eselon III dan IV, Mengapa?
Menurut Agun, membuat mekanisme seluruh dukungan terhadap pihak tertentu bukan cara-cara demokratis, apalagi dengan cara intervensi.
"Membuat mekanisme mengunakan seluruh dukungan, itu cara yang tidak demokratis," tutup Agun
Sebelumnya, loyalis sekaligus juru bicara Bambang Soesatyo dalam pencalonan Ketum Partai Golkar, Syamsul Rizal menyebut bahwa ada tiga menteri di kabinet Presiden Jokowi yang ikut mencampuri urusan internal Partai Golkar.
Diketahui ketiga pembantu presiden itu mencoba mengintervensi DPD I dan DPD II sebagai pemegang hak suara untuk kembali memenangkan petahana, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga. Intervensi mereka, kata Syamsul bahkan dilakukan tanpa sepengetahuan Jokowi.
"DPD I dan DPD II ditekan bahkan tolong dicatat, ada indikasi kuat Pak Jokowi juga gak tahu tapi ada beberapa pembantu Jokowi dijadikan alat juga untuk tekan DPD-DPD, DPD I melalui kepala-kepala daerahnya. Dan saya pastikan itu pak Jokowi tidak tahu,” kata Syamsul di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (27/11/2019) malam.
"Pak Jokowi sudah dari awal katakan tidak mencapuri urusan Golkar. Lah wong pak Jokowi baik sama Bamsoet dan Airlangga."
Berita Terkait
-
Disinggung Munas Golkar, Jokowi: Saya Presiden, Bukan Ketum Partai
-
Presiden Jokowi Akan Buka Munas dan Konbes NU di Banjar
-
Tantowi: Menkumham Harusnya Verifikasi Hasil Munas Golkar
-
Golkar Versi Munas Jakarta Minta Tim Perunding untuk Islah
-
Jika Ditolak Kemenkumham, Golkar Versi Munas Jakarta Siap ke PTUN
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun