Suara.com - Komite Pemilihan Musyawarah Nasional Partai Golkar mengaku belum menerima surat resmi pengunduran diri Bambang Soesatyo sebagai calon ketua umum Golkar.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komite Pemilihan Munas Golkar Maman Abdurahman di lokasi Munas, Hotel Ritz Carlton, Jaksel, Selasa (3/12/2019).
"Kami dari Komite Pemilihan baru membaca via media bahwa Pak Bamsoet berdasarkan informasi media mundur. Sampai saat ini belum ada surat resmi dari beliau," kata Komite Pemilihan Munas Golkar, Maman Abdurahman di Hotel Ritz Carlton, Jaksel, Selasa (3/12/2019).
Pengunduran diri melalui media massa itu, kata Maman tidak serta merta mencoret nama Bamsoet dari caketum Golkar.
"Untuk memastikan seseorang mundur atau tidak pertama di dalam forum munas nyatakan mundur atau menyiapkan surat pengunduran diri. Itu yang jadi dasar kita apakah Bamsoet masih jadi bakal calon atau tidak," sebut Maman.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan mundur dari pencalonan Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.
Bamsoet menjelaskan beberapa pertimbangan atas keputusan yang diambilnya itu. Pertama, yakni mengenai perkembangan Partai Golkar menjelang Munas sore ini yang semakin panas. Pertimbangan kedua, yakni situasi politik yang dinilai perlu dijaga guna menjaga harapan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar tidak terdampak ancaman ekonomi global.
"Dengan semangat rekonsiliasi yang telah kita sepakati bersama, maka demi menjaga soliditas dan menjaga keutuhan Partai Golkar, maka saya sore hari ini menyatakan tidak meneruskan pencalonan saya sebagai kandidat Ketum Partai Golkar 2019-2024," katanya dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa siang tadi.
Dalam jumpa pers itu, turut hadir Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, politisi Abu Rizal Bakrie dan Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga tokoh Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Gerakan Nasi Gratis di Jogja, Siapapun Boleh Mengambil dan Mengisi
Bamsoet mundur karena mendengarkan nasihat, pandangan, saran dan pendapat dari para tokoh senior Golkar.
"Seperti Pak Luhut, Ketua Dewan Pembina Pak Abu Rizal Bakrie, Wakil Ketua Dewan Pembina Akbar Tanjung, saya tadi pagi sudah komunikasi dan menyampaikan pandangan. Termasuk juga Ketua Dewan Pakar Pak Agung Laksono," tuturnya.
Pertimbangan terakhir, lanjut Bamsoet, yakni semangat rekonsiliasi yang telah disepakati bersama antara kedua kubu.
"Biar ke depan tidak ada lagi nanti kubu pro-Bamsoet dan pro-AH (Airlangga Hartarto). Yang ada adalah pro-Golkar dan pro-Indonesia," imbuhnya.
Atas keputusan tersebut, Bamsoet mengimbau pendukungnya untuk kembali merajut hubungan dengan para kader Partai Golkar lainnya.
"Karena tidak ada kata lain kecuali Partai Golkar," tukasnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
5 Fakta PNS Probolinggo Memperkosa Keponakan Hingga Korban Depresi
-
Inovasi AI yang Mendorong Kualitas Riset dan Akademik Indonesia
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal