Anies Kurangi Target Jumlah Proyek Rumah DP 0 Rupiah

Suara.com - Pemangkasan anggaran untuk program rumah DP 0 rupiah memberikan pengaruh bagi program yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kampanye itu. Target unit rumah yang akan dibangun pada tahun 2020 menjadi dikurangi.

Kepala Dinas Perumahan DKI Kelik Indriyanto mengatakan program ini akan terus berlanjut. Namun ia mennyebut pengurangan target merupakan bentuk penyesuaian dengan anggaran yang ada.

"Meski anggarannya diturunkan, meski dipotong tetap jalan dengan target sekitar 1.200 unit 2020 jadi tidak mengubah untuk keinginan kita memenuhi kebutuhan hunian warga," ujar Kelik kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

Kelik mengatakan target awalnya Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) yang dibangun pihaknya pada tahun 2020 adalah sebanyak 2500 unit. Namun target itu disebutnya bisa tercapai dengan anggaran Rp 2 triliun.

"Sebelumnya (anggaran) Rp 2 triliun dengan target unit sekitar 2.500 unit," jelasnya.

Meski demikian, ia meyakini nantinya jumlah anggaran akan ditambah DPRD ketika Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) diketuk oleh DPRD. Menurutnya program ini merupakan kebijakan prioritas yang harus diutamakan.

"Ya masih berharaplah kalau bisa nambah lagi bisa sesuai target awal," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggaran untuk program yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipangkas DPRD DKI hingga dua kali. Sekarang dana untuk menjalankan program itu hanya tersisa Rp 500 miliar.

Anggaran itu diajukan oleh Badan usaha Milik Negara (BUMD) Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Mata anggaran yang diajukan adalah untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR).

Baca Juga: Terungkap! Warga Jakarta Sulit Dapat Kredit Rumah DP 0 Rupiah

Ketua fraksi PDI-P di DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan pada pembahasan awal, anggaran yang diajukan sebesar Rp 2 triliun. Namun dalam rapat komisi pembahasan anggaran, nilainya dipangkas menjadi Rp 1 triliun.

"Pinjaman daerah (untuk FPPR) tadinya Rp 2 triliun, kemudian turun menjadi Rp 1 triliun dan akhirnya disepakati Rp 500 miliar," ujar Gembong kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).