Suara.com - Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Serang, Provinsi Banten, dalam rangka pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hari ini, Jumat (6/12/2019).
Ketua Komisi VIII, H. Yandri Susanto, S.Pt, mengungkapkan, PKH dan BPNT sudah berjalan bagus dan berhasil.
"Hari ini, Komisi VIII, melakukan kunjungan spefisifik ke Kota serang untuk melihat Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Kami lihat program ini sangat bagus, sangat berhasil. Artinya, manfaatnya luar biasa," ujar lelaki yang merupakan politisi asal Kota Serang.
Ia juga menyapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Saya tadi lihat wajah-wajah para ibu sudah menerima bantuan. Wajahnya cerah, gembira, bahagia," ujarnya.
Artinya lanjut Yandri, program ini (PKH dan BPNT) layak kita tingkatkan. Kemudian pengawalan di daerah masing-masing juga perlu kita tingkatkan dan pastikan bahwa bantuan-bantuan itu sampai kepada orang yang berhak.
"Jangan sampai jatuh kepada orang yang tidak berhak, karena itu kami juga sedang membuat panitia kerja (panja) validasi data penerima manfaat", ujarnya.
Turut dalam kunjungan ini, Ketua Komisi VIII, H. Yandri Susanto, S.Pt, Wakil Ketua LAKSDYA. TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA, Wakil Ketua Marwan Dasopang, anggota Komisi VIII, Drs. Samsu Niang, Ina Ammania, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Mohammad Saleh, SE., Hj. Endang Maria Astuti,S.Ag., Drs. H. Saiful Rasyid, MM., Hj. Lisda Hendrajoni, SE, MMTr., H. An'imFalachuddin Mahrus, Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc, H. Iskan Qolba Lubis, MA., Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, H. MHD Asli Chaidir, SH., H. Iip Miftahul Choiri, S.Pd.i.
Sementara hadir juga Wali Kota Serang, H. Syafrudin S.Sos, M.Si dan dari Kementerian Sosial hadir Direktur Jaminan Sosial Keluarga, M.O. Royani.
Baca Juga: Kemensos Gelar Makan Malam Bersama Penyandang Disabilitas
Ketua Komisi VIII juga menyatakan dukungan dan kesiapan dari sisi anggaran maupun pengawasan untuk Kementerian Sosial.
"Sebagai Ketua Komisi VIII dan seluruh fraksi, kami bermitra dengan Menteri Sosial, kami lihat komitmen luar biasa. Kami siap dari sisi anggaran dan sisi pengawasan maupun dari sistem komunikasi langsung. Intinya, rekanan kami sebagai Komisi VIII dengan menteri sosial akan kami jaga sebaik mungkin," tandas Yandri, di hadapan Wartawan.
Sementara dalam laporannya, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos, M.O. Royani menyatakan, PKH di Provinsi Banten, saat ini telah menjangkau 271.522 keluarga, dengan nominal bantuan selama 2019 senilai Rp 920.3 miliar.
"Termasuk di dalamnya, Kota Serang sebanyak 8.639 KPM, nominal bantuan selama 2019 senilai Rp 136.1 miliar," kata Royani, di hadapan Komisi VIII dan 250 KPM yang hadir.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII juga meninjau ekspos wirausaha mandiri dari KPM PKH di Kota Serang, yang menampilkan berbagai jenis usaha yang sedang dirintis dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, sejak Januari 2019 hingga Oktober 2019, KPM PKH di Kota Serang yang telah graduasi alami sebanyak 103 KPM, dan graduasi mandiri sebanyak 168 KPM, sehingga totalny 271 KPM atau 3.2 peserta dari total peserta PKH.
Berita Terkait
-
Ingin Jadi Bangsa Pemenang, Mensos : Amalkan Pancasila
-
Ini 5 Langkah Pemerintah untuk Penuhi Hak Dasar Penyandang Disabilitas
-
Grace Batubara : Pendidikan Dini Hapus Diskriminasi pada Disabilitas
-
Pertanyakan PMA Tentang Majelis Taklim, Komisi VIII Bakal Panggil Menag
-
PMA Majelis Taklim Dinilai Berlebihan, DPR: Tak Perlu Diatur Pemerintah
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
Perut Isinya Sekilo Sabu, Aksi Gila Pasutri Pakistan Telan 159 Kapsul Demi Lolos di Bandara Soetta
-
Pasal Penggelapan KUHP Baru Digugat, Nurut Perintah Atasan Bisa Dipenjara 5 Tahun?
-
Kekuasaan Amnesti Presiden Digugat, Apa Beda Amnesti dan Abolisi yang Kini Diuji di MK?
-
KPK Buka Kartu, Eks Menag Yaqut Tersangka Korupsi Haji Sejak 8 Januari
-
Semeru Muntahkan Awan Panas 4 KM, Kolom Abu Kelabu Membumbung Tinggi, Status Siaga
-
Menkum Buka Suara Soal Kasus Pandji Pragiwaksono: Cek Dulu KUHP Baru, Penuhi Unsur Gak?
-
Adik Jadi Tersangka Korupsi Haji, Sikap Gus Yahya: Saya Tak Akan Intervensi
-
KPK Sita Rp100 M, Biro Travel Ramai-ramai Kembalikan Uang Panas Korupsi Kuota Haji
-
Tuai Polemik, Pramono Anung Pasang Badan Soal Pembangunan JPO Sarinah: Untuk Difabel