Suara.com - Fraksi PDIP menyoroti soal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menjalankan berbagai program janji kampanyenya ke warga.
PDIP menilai ada penyelundupan kebijakan dalam mengeksekusi berbagai proyek besar.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD fraksi PDIP, Jhonny Simajuntak saat menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI tahun 2020.
Jhonny mengatakan berbagai program besar seperti revitalisasi TIM, rumah DP Rp 0, Stadion Internasional, hingga pembangunan LRT dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Kami melihat adanya upaya penyelundupan kebijakan melalui BUMD. PT Jakpro dalam struktur RAPBD 2020 bertugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan," ujar Jhonny di ruang rapat paripurna gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Jhonny menyebut seharusnya proyek-proyek besar itu bisa dikerjakan oleh Dinas terkait. Pasalnya dengan dikerjakan oleh BUMD, anggaran sisa yang diambil dari APBD tidak perlu dikembalikan kepada Pemda DKI.
Sedangkan jika dikerjakan oleh Dinas, jika anggaran tidak terserap maksimal, maka sisanya akan dianggap silpa. Selanjutnya anggaran itu dikembalikan ke Pemda dan menjadi bahan pertimbangan untuk dipakai lagi di tahun berikutnya dengan laporan penggunaannya.
"Program-program tersebut seharusnya bisa didelegasikan kepada SKPD-SKPD terkait, seperti Rumah DP 0 seharusnya dikerjakan oleh dinas perumahan, Revitalisasi TIM dikerjakan oleh perumahan, Dinas Pariwisata," ucapnya.
Selain itu, Dinas yang tidak mendapat jatah mengerkakan program disebutnya akan memberi dampak buruk pada kinerjanya. Para SKPD dianggap tumpul karena tidak terbiasa mengerjakan proyek besar.
Baca Juga: Anies Kurangi Target Jumlah Proyek Rumah DP 0 Rupiah
"Penunjukan BUMD sebagai pelaksana program-program tersebut bisa menyebabkan fungsi SKPD meniadi tumpul karena seolah tidak diberi amanah oleh Gubernur untuk menyelesaikan program-program tersebut," katanya.
Berita Terkait
-
Penetapan RAPBD Telat, Pemprov DKI Belum Tentu Disanksi Tak Gajian
-
Telat Serahkan RAPBD, Kemendagri Ultimatum Anies Lewat Surat
-
Diserahkan ke DPRD, Pemprov DKI Akhirnya Unggah RAPBD 2020 ke Internet
-
Jokowi Terjebak Macet Setengah Jam di Kuningan, Anies: Itu Growing Pain
-
Ajukan RAPBD 2020 Rp 87,95 Triliun, Anies Harap Program Strategis Diterima
Terpopuler
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Lihat Permainan Rizky Ridho, Bintang Arsenal Jurrien Timber: Dia Bagus!
- Ousmane Dembele Raih Ballon dOr 2025, Siapa Sosok Istri yang Selalu Mendampinginya?
- Jadwal Big 4 Tim ASEAN di Oktober, Timnas Indonesia Beda Sendiri
Pilihan
-
Dokter Tifa Kena Malu, Kepala SMPN 1 Solo Ungkap Fakta Ijazah Gibran
-
Penyebab Rupiah Loyo Hingga ke Level Rp 16.700 per USD
-
Kapan Timnas Indonesia OTW ke Arab Saudi? Catat Jadwalnya
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
Terkini
-
Pramono Sebut Pengemis hingga Manusia Silver Betah di Panti Sosial: Seperti Rumah
-
KPK Berencana Terbitkan Sprindik Umum dalam Kasus Korupsi PMT untuk Hindari Praperadilan
-
Sentra Fauna Lenteng Agung Pengganti Barito, Bakal Beroperasi Awal Oktober
-
Feri Amsari: Pemuda Andalkan Bapak, Paman hingga MK, Tak Akan Bertahan Lama!
-
Ribuan Siswa Jadi Korban Keracunan MBG, Pakar Hukum Sebut Negara "Punya Niat Jahat"?
-
Ahok Disinggung oleh Tersangka Korupsi LNG, KPK Buka Suara
-
Perbaikan Gerbang Tol Semanggi Bikin Macet Parah, Pramono Kini Minta Pengerjaannya saat Libur
-
Minta Pramudi Wanita Tak Bawa Bus Transjakarta Ukuran Besar, Bebizie: Gampang Panik
-
6 Fakta Polwan Bunuh Suami: Dugaan Tekanan Mental, Hingga Konflik Rumah Tangga
-
Kritik 'Tot-Tot Wuk-Wuk' Menggema, Legislator Minta Polisi Tegas