Suara.com - Fraksi PDIP menyoroti soal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menjalankan berbagai program janji kampanyenya ke warga.
PDIP menilai ada penyelundupan kebijakan dalam mengeksekusi berbagai proyek besar.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD fraksi PDIP, Jhonny Simajuntak saat menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI tahun 2020.
Jhonny mengatakan berbagai program besar seperti revitalisasi TIM, rumah DP Rp 0, Stadion Internasional, hingga pembangunan LRT dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Kami melihat adanya upaya penyelundupan kebijakan melalui BUMD. PT Jakpro dalam struktur RAPBD 2020 bertugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan," ujar Jhonny di ruang rapat paripurna gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Jhonny menyebut seharusnya proyek-proyek besar itu bisa dikerjakan oleh Dinas terkait. Pasalnya dengan dikerjakan oleh BUMD, anggaran sisa yang diambil dari APBD tidak perlu dikembalikan kepada Pemda DKI.
Sedangkan jika dikerjakan oleh Dinas, jika anggaran tidak terserap maksimal, maka sisanya akan dianggap silpa. Selanjutnya anggaran itu dikembalikan ke Pemda dan menjadi bahan pertimbangan untuk dipakai lagi di tahun berikutnya dengan laporan penggunaannya.
"Program-program tersebut seharusnya bisa didelegasikan kepada SKPD-SKPD terkait, seperti Rumah DP 0 seharusnya dikerjakan oleh dinas perumahan, Revitalisasi TIM dikerjakan oleh perumahan, Dinas Pariwisata," ucapnya.
Selain itu, Dinas yang tidak mendapat jatah mengerkakan program disebutnya akan memberi dampak buruk pada kinerjanya. Para SKPD dianggap tumpul karena tidak terbiasa mengerjakan proyek besar.
Baca Juga: Anies Kurangi Target Jumlah Proyek Rumah DP 0 Rupiah
"Penunjukan BUMD sebagai pelaksana program-program tersebut bisa menyebabkan fungsi SKPD meniadi tumpul karena seolah tidak diberi amanah oleh Gubernur untuk menyelesaikan program-program tersebut," katanya.
Berita Terkait
-
Penetapan RAPBD Telat, Pemprov DKI Belum Tentu Disanksi Tak Gajian
-
Telat Serahkan RAPBD, Kemendagri Ultimatum Anies Lewat Surat
-
Diserahkan ke DPRD, Pemprov DKI Akhirnya Unggah RAPBD 2020 ke Internet
-
Jokowi Terjebak Macet Setengah Jam di Kuningan, Anies: Itu Growing Pain
-
Ajukan RAPBD 2020 Rp 87,95 Triliun, Anies Harap Program Strategis Diterima
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Toyota Investasi Bioetanol Rp 2,5 T di Lampung, Bahlil: Semakin Banyak, Semakin Bagus!
-
Gagal Total di Timnas Indonesia, Kluivert Diincar Juara Liga Champions 4 Kali
-
Rupiah Tembus Rp 16.700 tapi Ada Kabar Baik dari Dalam Negeri
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Naik!
-
IHSG Berpeluang Menguat Hari Ini, Harga Saham INET dan BUVA Kembali Naik?
Terkini
-
Mahfud MD Soal Roy Suryo Cs Jadi Tersangka: Hukum Bisa Kacau Jika Ijazah Jokowi Tak Diadili Dulu
-
Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
-
Misteri Keracunan MBG di Bandung Barat Terkuak: BGN Pastikan Bukan Air, Ini Biang Keladinya
-
AHY Ungkap Wasiat Sakral Sarwo Edhie Wibowo Usai Resmi Jadi Pahlawan Nasional
-
Sudah Terima Laporan, Pramono Dukung Kejari Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Mesin Jahit Rp9 M
-
Bukan Takut Kritis! Mahfud MD Ungkap Alasan 'Tertutup' di Komisi Reformasi Polri
-
Terbukti Salahgunakan Izin Tinggal, 2 Pemain Asing Asal Ghana dan Kamerun Dideportasi dari Indonesia
-
Korupsi Lintas Era Kemenaker Terbongkar, Kenapa Eks Sekjen Hery Sudarmanto Baru Terseret?
-
Panduan Lengkap Daftar Antrian Pangan Bersubsidi Pasar Jaya 2025: Syarat dan Caranya
-
Indonesia Gebrak Panggung Dunia di COP30 Brasil, Siap Pimpin Pasar Karbon Global