Suara.com - Keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP menjadi polemik di DPRD DKI Jakarta hingga akhirnya jumlah anggota yang menerima gaji dari APBD dipotong. Namun sebelum dibahas di DPRD, salah satu Ketua TGUPP memilih mengundurkan diri.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Suharti mengatakan, yang mengundurkan diri adalah Ketua TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya. Marco disebutnya sudah mengundurkan diri sejak 1 Desember lalu.
"Iya. Sudah mengundurkan diri sejak 1 Desember," ujar Suharti saat dihubungi, Selasa (11/12/2019).
Kepada Suharti, Marco mengaku memiliki alasan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kinerjanya selama di TGUPP. Suharti mengatakan Marco ingin fokus menulis buku.
"Info beliau (Marco) ke saya akan fokus nulis buku," katanya.
Marco merupakan salah satu dari 67 anggota TGUPP yang cukup dikenal masyarakat. Ia merupakan pendiri Rujak, Center of Urban Studies.
Salah satu buku karyanya berjudul Kota Rumah Kita (City Our Home). Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai tim pakar Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sebelumnya, pembahasan soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menjadi salah satu yang paling alot. Keputusan akhirnya, jumlah tim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerima gaji dari APBD itu diputuskan untuk dikurangi dari 67 menjadi 50.
Pantauan Suara.com, TGUPP sudah mulai menjadi pembahasan di Banggar sejak Senin (9/12/2019) sore hari. Masalah ini terus dibahas sampai akhirnya keputusan keluar pada pukul 20.50 WIB meski rapat sempat ditunda selama satu jam.
Baca Juga: Jumlah Anggota TGUPP Dikurangi DPRD, BW: KSP Pakai Dana APBN atau Presiden?
Bahkan terhitung ada 17 anggota DPRD dari berbagai fraksi yang menanggapi isu ini. Pro-kontra antara parlemen Senayan terjadi di rapat itu soal TGUPP.
"Dengan mengucapkan bismillah saya putuskan TGUPP menjadi 50 orang," ujar Ketua DPRD DKI selaku Ketua Banggar, Prasetio Edi Marsudi sembari mengetok palu di ruang rapat paripurna gedung DPRD DKI, Senin (9/12/2019).
Berita Terkait
-
Jumlah Anggota TGUPP Dikurangi DPRD, BW: KSP Pakai Dana APBN atau Presiden?
-
Jumlah Anggota TGUPP Dipangkas DPRD, Anies: Saya Enggak Mau Debat
-
Anies Klaim Kerja TGUPP Efektif, Guntur PSI: Mereka Cocok Jadi Buzzer
-
Enggan Tanggapi Soal TGUPP Rangkap Jabatan, Anies: Kita Lihat Aturan
-
Anggota TGUPP Anies Baswedan yang Rangkap Jabatan Didesak Kembalikan Gaji
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
DPRD DKI Galang Rp 359 Juta untuk Korban Bencana Sumatra
-
12 Orang Tewas dalam Penembakan Massal Saat Perayaan Hanukkah di Australia
-
Menperin Dorong Industri Berubah Total, Targetnya Zero Waste dan Efisiensi Tinggi
-
Akses Bireuen-Aceh Tengah Kembali Tersambung, Jembatan Bailey Teupin Mane Resmi Rampung
-
Cara Daftar Mudik Nataru Gratis Kemenhub, Hanya untuk 3 Ribu Lebih Pendaftar Pertama
-
Jurus 'Dewa Penyelamat' UB Selamatkan 36 Mahasiswa Terdampak Bencana Sumatera
-
Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Ada Target Soal Pembangunan Hunian Korban Bencana
-
Jadi Biang Kerok Banjir Kemang, Normalisasi Kali Krukut Telan Biaya Fantastis Rp344 Miliar
-
Gubernur Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam, Sumut Solid Atasi Bencana
-
Fakta Baru Pengeroyokan Maut Kalibata, Ternyata Lokasi Bentrokan Lahan Milik Pemprov DKI