Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku menghargai keinginan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Namun SBY mengingatkan agar pemindahan ibu kota dapat diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan matang.
SBY sepakat bahwa memang ibu kota perlu dipindah, mengingat beban Jakarta yang sudah terlalu berat dan melebihi daya dukung yang dimilikinya. Bahkan, kata SBY, rencana pemindahan ibu kota juga sudah pernah ia pikirkan dan pertimbangkan selama menjabat sebagai Presiden ke-6 RI.
Kala itu SBY memikirkan jika pusat pemerintahan dapat berpindah ke wilayah Jawa Barat yang jarak tempuhnya hanya sekitar 1,5 jam perjalanan dari Jakarta. Pemindahan pusat pemerintahan tersebut berkaca dari Malaysia yang membangun pusat pemerintahan baru selain di Kuala Lumpur, yakni di Putra Jaya.
Namun setelah dilakukan pertimbangan lebih mendalam, rencana pembangunan pusat pemerintahan tersebut kandas akibat beberapa faktor, terutama soal segi biaya yang terlalu besar.
“Setelah kami pikirkan dan olah selama 2 tahun, rencana ini kami batalkan. Pertimbangan kami waktu itu adalah anggaran yang sangat besar belum tersedia, sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak. Di samping itu, ada faktor lingkungan, Amdal, yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh kami abaikan,” kata SBY dalam pidato refleksi akhir tahun di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Ia menuturkan, kajian mendalam sangat dibutuhkan. Sebab pemindahan ibu kota bukan cuma persoalan membangun infrastruktur, melainkan harus melihat dari aspek lainnya semisal biaya, jangka waktu pengerjaan, hingga konsep ibu kota baru.
“Karenanya, Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan dengan seksama. Konsepnya seperti apa? Timeline-nya, jadwal pembangunannya seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?” tutur SBY.
“Hal-hal inilah yang ingin kami dengar. Saya yakin rakyat Indonesia juga ingin mendengar dan mengetahuinya,” ujar SBY.
Selain itu SBY juga minta pada pemerintah untuk berkaca kepada negara-negara yang sudah pernah melakukan pemindahan ibu kota, baikyang berhasil maupun gagal.
Baca Juga: Jokowi Belum Mau Terbitkan Perppu, Ini yang Dikhawatirkan Pimpinan KPK
SBY tidak ingin nantinya rencana pemindahan ibu kota di Indonesia menjadi gagal. Karena itu, ia ingin agar pemerintah membuat konsep paripurna yang mencakup seluruh aspek pemindahan ibu kota.
“Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak menggembirakan, dan juga ekonomi Indonesia sendiri yang menghadapi tekanan, perencanaan dan kesiapan pemerintah harus paripurna. Memindahkan dan membangun ibukota baru adalah sebuah mega proyek. Tidak boleh meleset, harus sukses,” ujar SBY.
Selain soal ibu kota, Partai Demokrat juga menyoroti soal isu lainnya terutama berkenaan dengan ekonomi. Sepertimenyangkut pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan lapangan kerja, daya beli dan perlindungan sosial untuk rakyat, dan kebijakan fiskal termasuk utang negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu