Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku menghargai keinginan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Namun SBY mengingatkan agar pemindahan ibu kota dapat diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan matang.
SBY sepakat bahwa memang ibu kota perlu dipindah, mengingat beban Jakarta yang sudah terlalu berat dan melebihi daya dukung yang dimilikinya. Bahkan, kata SBY, rencana pemindahan ibu kota juga sudah pernah ia pikirkan dan pertimbangkan selama menjabat sebagai Presiden ke-6 RI.
Kala itu SBY memikirkan jika pusat pemerintahan dapat berpindah ke wilayah Jawa Barat yang jarak tempuhnya hanya sekitar 1,5 jam perjalanan dari Jakarta. Pemindahan pusat pemerintahan tersebut berkaca dari Malaysia yang membangun pusat pemerintahan baru selain di Kuala Lumpur, yakni di Putra Jaya.
Namun setelah dilakukan pertimbangan lebih mendalam, rencana pembangunan pusat pemerintahan tersebut kandas akibat beberapa faktor, terutama soal segi biaya yang terlalu besar.
“Setelah kami pikirkan dan olah selama 2 tahun, rencana ini kami batalkan. Pertimbangan kami waktu itu adalah anggaran yang sangat besar belum tersedia, sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak. Di samping itu, ada faktor lingkungan, Amdal, yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh kami abaikan,” kata SBY dalam pidato refleksi akhir tahun di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Ia menuturkan, kajian mendalam sangat dibutuhkan. Sebab pemindahan ibu kota bukan cuma persoalan membangun infrastruktur, melainkan harus melihat dari aspek lainnya semisal biaya, jangka waktu pengerjaan, hingga konsep ibu kota baru.
“Karenanya, Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan dengan seksama. Konsepnya seperti apa? Timeline-nya, jadwal pembangunannya seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?” tutur SBY.
“Hal-hal inilah yang ingin kami dengar. Saya yakin rakyat Indonesia juga ingin mendengar dan mengetahuinya,” ujar SBY.
Selain itu SBY juga minta pada pemerintah untuk berkaca kepada negara-negara yang sudah pernah melakukan pemindahan ibu kota, baikyang berhasil maupun gagal.
Baca Juga: Jokowi Belum Mau Terbitkan Perppu, Ini yang Dikhawatirkan Pimpinan KPK
SBY tidak ingin nantinya rencana pemindahan ibu kota di Indonesia menjadi gagal. Karena itu, ia ingin agar pemerintah membuat konsep paripurna yang mencakup seluruh aspek pemindahan ibu kota.
“Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak menggembirakan, dan juga ekonomi Indonesia sendiri yang menghadapi tekanan, perencanaan dan kesiapan pemerintah harus paripurna. Memindahkan dan membangun ibukota baru adalah sebuah mega proyek. Tidak boleh meleset, harus sukses,” ujar SBY.
Selain soal ibu kota, Partai Demokrat juga menyoroti soal isu lainnya terutama berkenaan dengan ekonomi. Sepertimenyangkut pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan lapangan kerja, daya beli dan perlindungan sosial untuk rakyat, dan kebijakan fiskal termasuk utang negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
-
Prabowo Bukan Negarawan, Tapi Wisatawan!
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Terkini
-
Kejagung Tak Ampuni Tersangka Korupsi BGN, Pasal TPPU Menanti untuk Pulihkan Kerugian Negara
-
Veronica Tan: Perempuan yang Berdaya Secara Ekonomi Lebih Kuat Hadapi Kekerasan
-
Ada Apa? Rapat Perdana Anggaran BGN di DPR Mendadak Digelar Tertutup
-
Mendagri Teken SEB dengan Kepala BPS, Minta Pemda Dukung Sensus Ekonomi 2026
-
Kritik Keras DPR Soal Anggaran Pendidikan 2027: Jangan Cuma Fokus Fisik, Guru Juga Butuh Sejahtera!
-
Eks Bupati Pati Sudewo Didakwa Peras Perangkat Desa Rp2,4 M! Libatkan 3 Kades Demi Kumpulkan Upeti
-
Pengamat Soroti Dominasi 'Geng Solo' di Kabinet Prabowo, Singgung Risiko Vacuum of Power
-
Soal Peluang Kerja WNI di Jerman hingga Perdamaian, Ini Obrolan Prabowo dan Presiden Steinmeier
-
Ilmuwan Temukan Cara Baru Daur Ulang Plastik Tanpa Pelarut, Bisakah Jadi Jawaban Krisis Sampah?
-
Tak Perlu Dapur Baru! DPR: Libatkan Kantin untuk Makan Gratis Sudah Kami Sarankan Lama