Suara.com - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang MS Kaban menaggapi kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengalami defisit., sehingga tak mampu membayar polis konsumen.
Ia mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut permasalahan tersebut terjadi sejak 10 tahun lalu. Pernyataan itu secara tidak langsung merujuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
MS Kaban menilai pernyataan tersebut tak masuk akal. Jokowi disebut menjadikan pernyataan itu sebagai dalih untuk menutupi persoalan Jiwasraya.
Asumsi itu disampaikan MS Kaban melalui cuitan yang dibagikan di jejaring Twitter pribadinya @hmskaban.
"Jelang tutupakhir tahun 2019 cara Pres Jokowi ngeless soal kerugian PT Jiwasraya rugi puluhan triliun sangat jahil. Ngeles dengan menimpakan masalah era Pres SBY betul-betul ngawur," tulis MS Kaban, seperti dikutip Suara.com. Kamis (19/12/2019).
MS Kaban mendesak pihak terkait untuk meluruskan pernyataan yang dilontarkan Jokowi. Ia lalu menyindir Jokowi dengan peribahasa tentang orang yang tidak tahu berterima kasih.
Menurut MS Kaban, Jokowi semestinya berterima kasih kepada SBY yang telah memberikan banyak dukungan kepadanya.
"Pembantu presiden beri info yang bener dong. Presiden SBY begitu besar beri dukungan pada Presiden Jokowi. Kayak susu dibalas tuba," imbuhnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyebut persoalan keuangan yang dialami Jiwasraya sudah terjadi lebih dari 10 tahun dan bukanlah masalah yang ringan.
Baca Juga: Pengaruh Defisit dan Kenaikan Harga Minyak Dunia Terhadap Indonesia
"Problem ini dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini tapi ini bukan masalah yang ringan," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di kota Balikpapan, Rabu (18/12/2019).
Sementara Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar).
Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.
"Tapi setelah pelantikan kemarin, Pak Menteri BUMN kemarin sudah rapat di Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu, sudah tapi ada masih dalam proses semuanya," tambah presiden.
Berita Terkait
-
Jokowi Sebut Masalah Jiwasraya Terjadi 10 Tahun, Andi Arief: Lagi Kambuh
-
Pembangunan PLTA Kayan Hydro Energy Siap Ditinjau Presiden Jokowi
-
Kisruh Jiwasraya, Presiden Jokowi: Ini Bukan Masalah Ringan
-
Usut Dugaan Korupsi Jiwasraya, Jaksa Agung Siap Cekal Jajaran Direksi
-
Kata Jokowi soal Jakarta yang Banjir Akibat Diguyur Hujan
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana