Suara.com - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang MS Kaban menaggapi kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengalami defisit., sehingga tak mampu membayar polis konsumen.
Ia mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut permasalahan tersebut terjadi sejak 10 tahun lalu. Pernyataan itu secara tidak langsung merujuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
MS Kaban menilai pernyataan tersebut tak masuk akal. Jokowi disebut menjadikan pernyataan itu sebagai dalih untuk menutupi persoalan Jiwasraya.
Asumsi itu disampaikan MS Kaban melalui cuitan yang dibagikan di jejaring Twitter pribadinya @hmskaban.
"Jelang tutupakhir tahun 2019 cara Pres Jokowi ngeless soal kerugian PT Jiwasraya rugi puluhan triliun sangat jahil. Ngeles dengan menimpakan masalah era Pres SBY betul-betul ngawur," tulis MS Kaban, seperti dikutip Suara.com. Kamis (19/12/2019).
MS Kaban mendesak pihak terkait untuk meluruskan pernyataan yang dilontarkan Jokowi. Ia lalu menyindir Jokowi dengan peribahasa tentang orang yang tidak tahu berterima kasih.
Menurut MS Kaban, Jokowi semestinya berterima kasih kepada SBY yang telah memberikan banyak dukungan kepadanya.
"Pembantu presiden beri info yang bener dong. Presiden SBY begitu besar beri dukungan pada Presiden Jokowi. Kayak susu dibalas tuba," imbuhnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyebut persoalan keuangan yang dialami Jiwasraya sudah terjadi lebih dari 10 tahun dan bukanlah masalah yang ringan.
Baca Juga: Pengaruh Defisit dan Kenaikan Harga Minyak Dunia Terhadap Indonesia
"Problem ini dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini tapi ini bukan masalah yang ringan," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di kota Balikpapan, Rabu (18/12/2019).
Sementara Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar).
Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.
"Tapi setelah pelantikan kemarin, Pak Menteri BUMN kemarin sudah rapat di Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu, sudah tapi ada masih dalam proses semuanya," tambah presiden.
Berita Terkait
- 
            
              Jokowi Sebut Masalah Jiwasraya Terjadi 10 Tahun, Andi Arief: Lagi Kambuh
 - 
            
              Pembangunan PLTA Kayan Hydro Energy Siap Ditinjau Presiden Jokowi
 - 
            
              Kisruh Jiwasraya, Presiden Jokowi: Ini Bukan Masalah Ringan
 - 
            
              Usut Dugaan Korupsi Jiwasraya, Jaksa Agung Siap Cekal Jajaran Direksi
 - 
            
              Kata Jokowi soal Jakarta yang Banjir Akibat Diguyur Hujan
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM