Suara.com - Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi menegaskan pihaknya tidak menerima uang dari Pemerintah China sebagai bentuk pembungkaman soal etnis muslim Uighur.
Muhyiddin mengatakan kunjungan tiga ormas Islam di Indonesia yakni Muhammadiyah, PBNU, dan MUI ke Xinjiang, China pada Februari lalu untuk memenuhi undangan dari Pemerintah China. Kejanggalan pun dirasakan ketika Muhyiddin dan 14 orang lainnya berada di sana.
Ia menuturkan, ketika pihaknya melangsungkan salat subuh berjamaah, wakil ketua China Islamic Association (CIA) yang mendampinginya menyanggupi. Akan tetapi orang tersebut kemudian mengatakan kalau letak masjid dari hotel agak jauh dan sulit dijangkau karena suhu udara yang sangat dingin.
"Mulai saya curiga lagi kenapa enggak boleh kan seharusnya tamu kan di entertain (dilayani)," kata Muhyiddin saat bercerita dalam acara diskusi bertajuk "Mengungkap Pelanggaran HAM terhadap Uighur" di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).
Hari pun berlalu sampai akhirnya Muhyiddin beserta rombongan diajak ke museum yang berisikan sejarah tentang kekerasan dengan membingkai etnis Uighur sebagai pelakunya.
Dalam museum itu juga terpampang foto pemimpin ISIS Abu Bakr al Baghdadi.
"Kecurigaan kami narasi yang dibentuk, dibuat oleh mereka seakan-akan orang muslim itu adalah radikalis dan teroris," ucapnya.
Dalam narasinya kata dia, orang tua seakan tidak boleh mengajarkan anak-anaknya tentang agama kecuali setelah umur 18 tahun. Kalau ketahuan dan kemudian ada yang melaporkan, maka orang tersebut akan dibawa ke sebuah tempat.
"Kalau anda radikal maka anda berhak dikirim ke namanya re-education center. Apa itu? Mirip-mirip dengan BLK tetapi plus pelajaran hukum," tuturnya.
Baca Juga: PKS Sebut Jokowi Akan Rugi Jika Pecah Kongsi dari Megawati
Orang-orang yang masuk re-education center kata Muhyiddin, akan dicuci otaknya agar menuruti terhadap konstitusi yang ada apapun agama yang dianut. Dalam re-education center tersebut orang-orang tidak diperbolehkan menjalankan ibadahnya.
"Jadi kalau anda delapan bulan di sana kemudian rumahnya jauh ya sudah delapan bulan itu enggak puasa, enggak salat, enggak boleh baca Al-Quran," tuturnya.
Dalam kesempatan itu Muhyiddin dengan tegas membantah apabila Muhammadiyah disebut menerima uang bungkam dari Pemerintah China. Ia mengatakan bahwa dalam kunjungan itu rombongan hanya diberikan akomodasi seperti tiket pesawat dan juga kejanggalan-kejanggalan yang telah diceritakannya.
"(Itu) Undangan dari pemerintah China. Hanya tiket akomodasi (yang diberikan)," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar