Suara.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai wajar, jika majunya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo dinilai sebagai praktik dinasti politik.
Apalagi, jika Gibran maju tanpa mengikuti mekanisme internal yang umum berlaku pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hal itu dikatakan Titi dalam diskusi bertajuk 'Jokowi Langgengkan Politik Dinasti?' di Kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (22/12/2019). Menurut Titi, tudingan Jokowi membangun dinasti politik wajar, jika PDIP nantinya memutuskan mengusung Gibran yang merupakan kader baru hanya berdasar akan elektabilitas tanpa memperhatikan mekanisme internal partai.
"Tetapi, kemudian kalau dia (Gibran) mengesampingkan dan menggeser mekanisme yang bekerja di partai, tidak salah kalau kemudian publik beranggapan bahwa ada dinasti politik yang ingin dibangun," kata Titi.
Berkenaan dengan itu, Titi mengungkapkan praktik politik dinasti di Indonesia kerap dibungkus melalui prosedur parpol. Hanya saja, mekanisme yang dilalui itu sebatas kamuflase tanpa mengedepankan politik yang setara dan adil bagi semua kader.
"Di sinilah tantangan partai sebagai institusi demokrasi, apakah dia akan tunduk pada program organisasi, apakah ada pertimbangan yang sifatnya pragmatis," ujarnya.
Sementara itu, Politikus PDIP Maruar Sirait mengatakan, kekinian partainya belum memutuskan sosok yang akan diusung sebagai Calon Wali Kota Solo di Pilkada 2020. Maruarar hanya meminta, Gibran dapat menerima pahit atau manisnya keputusan akhir PDIP.
"Gibran sebagai kader, dia mengikuti proses dan harus siap menerima yang manis dan pahit dari berpolitik dan dari partai. Karena, enggak mungkin semua yang manis, kalau kita terima yang pahit kemudia kita pergi," kata Maruarar.
Menurut Maruarar, kesetiaan Gibran kepada partai akan diuji tatkala PDIP mengumumkan keputusan terkait sosok yang akan diusung sebagai calon Wali Kota Solo. Dia berharap, Gibran pun bisa menerima apa yang menjadi keputusan akhir partai dan tetap setia dengan PDIP.
Baca Juga: PDIP: Jokowi Bodoh Kalau Pertaruhkan Reputasi Demi Si Bobby dan Si Gibran
"Kita harus siap menerima yang pahit dan manis, dan disitu diuji kesetian kita dalam berpartai dan berideologi," ujarnya.
Berita Terkait
-
PDIP: Jokowi Bodoh Kalau Pertaruhkan Reputasi Demi Si Bobby dan Si Gibran
-
Ali Ngabalin Tanya soal Gibran Ikut Pilkada, Jokowi: Sono Tanya Sono
-
Belum Tentu Diusung di Pilkada, PDIP: Gibran Harus Siap Terima Pahit Manis
-
Anak dan Mantu Jokowi Maju Pilkada, Politisi PDIP Sebut Jadi Beban Moral
-
Gibran Maju Pilkada Solo, PDIP: Kami Harus Melihat Apa Kehendak Rakyat
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
"Kita Rampok Uang Negara!", Viral Ucapan Anggota DPRD Gorontalo, BK Duga Pelaku Mabuk Berat
-
Pupuk Indonesia Sediakan 11.384 Ton Pupuk Subsidi di Sultra, Sambut Musim Tanam
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
Siapa Sosok di Balik Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran yang Minta Ganti Rugi Rp125 Triliun?
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia