Suara.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri membekuk empat tersangka pelaku penipuan online melalui pesan singkat di Sulawesi Selatan. Praktik penipuan tersebut merugikan PT Finaccel Digital Indonesia atau Kredivo hingga Rp 500 juta.
Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rickynaldo Chairul menuturkan empat pelaku penipuan online tersebut ditangkap di Pare-pare dan Wajo, Sulawesi Selatan pada Sabtu (7/12). Mereka di antaranya, yakni Ambo (28), Sandi (25), Herman (34), dan Taufik (32).
"Paling besar adalah PT Finaccel Digital Indonesia dengan kerugian sekitar Rp 500 juta," kata Rickynaldo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2019).
Rickynaldo mengungkapkan modus operandi yang digunakan para pelaku, yakni melakukan SMS blasting kepada para korban dengan mengatasnamakan diri dari pihak Kredivo. Para tersangka tersebut lantas meminta para korban yang merupakan nasabah Kredivo untuk menambahkan limit pinjaman sebesar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta.
Lebih lanjut, kata Rickynaldo, para pelaku pun meminta username dan passport akun Kredivo korban melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan dalam SMS blasting untuk kemudian meretasnya.
"Mereka melakukan blasting bisa mengirimkan ke 50 ribu nomor secara acak. Nomor tersebut mereka dapat dari dark web dan akses internet lainnya," ujarnya.
Dari tangan keempat tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa 13 handphone, enam laptop, lima port USB, 94 modem, dan 254 kartu debit ATM.
Kekinian kata Rickynaldo, pihaknya masih memburu satu tersangka lain berinisial RH, otak dari sindikat penipuan ini.
"Dari keseluruhan barang bukti yang telah disita senilai kurang lebih Rp100 Juta oleh penyidik subdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri," katanya.
Baca Juga: Bongkar Penipuan Bermodus Rekrutmen Pegawai PT KAI, Polisi Tangkap 2 Orang
Dalam kasus ini, para tersangka yang telah ditankap dijerat Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 dan/atau Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 12 Tahun penjara.
Berita Terkait
-
Sebelum Ditangkap Densus, Terduga Teroris Sleman Sempat ke Luar Negeri
-
Kelola PAUD, Terduga Teroris Sleman Simpan Zat Kimia hingga Buku Khilafah
-
Kapolri Idham Azis Tunjuk Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy jadi Wakapolri
-
Ringkus 8 Anggota JAD, Polri: Mereka Perluas Jaringan di Papua
-
Larangan Rayakan Natal di Sumbar, Polri: Sejak Lama Ada Perjanjian Warga
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?
-
Skandal Korupsi Ekspor POME: Kejagung Periksa 40 Saksi, Pejabat dan Swasta Dibidik
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...
-
Misteri Diare Massal Hostel Canggu: 6 Turis Asing Tumbang, 1 Tewas Mengenaskan
-
Lapor ke Mana Pun Tak Direspons, Kisah Wanita Korban Eksibisionisme yang Ditolong Damkar Benhil
-
Brasil Minta Duit Miliaran Dolar Buat Jaga Hutan, tapi Izin Tambang Jalan Terus
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
Anggaran Bantuan Hukum Warga Miskin di Jember Mengalami Penurunan