Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyangkal memiliki kekerabatan dengan mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hary Prasetyo hingga bisa direkrut sebagai jajarannya.
Menanggapi isu yang beredar, Moeldoko mengaku baru mengenal Hary saat bekerja di KSP.
"Isu Pak Hary itu mantu saya, ada ponakan, adalah bapaknya dulu pernah bos saya, enggak-enggak. Saya baru kenal pak hari itu di KSP ini. Kan disini dalam mencari SDM terbuka," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (23/12/2019).
Pernyataan Moeldoko merespons soal adanya keterlibatan mantan Direksi Jiwasraya dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp 13,7 triliun. Terkait skandal ini, nama Hary dikabarkan menjadi salah satu direksi terlibat saat mengambil keputusan dalam pengelolaan investasi Jiwasraya.
Hary sendiri pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden.
Moeldoko mengaku merekrut Hary seusai bekerja dari Jiwasraya. Ketika itu, KSP menilai Hary memiliki rekam jejak yang positif saat bekerja di Jiwasraya.
"Jadi saya ingin jelaskan pak Hari ini kami rekrut setelah beliau keluar dari Jiwasraya. Pada saat beliau di Jiwasraya itu, memiliki berbagai catatan positif bagaimana mengubah wajah Jiwasraya itu. Sehingga yang bersangkutan (Hary) bisa diangkat di sini. Jadi jangan salah menganalisa dulu," ucap dia.
Tak hanya itu, Moeldoko menuturkan saat kasus Jiwasraya yang gagal bayar mencuat, pihaknya tak merekrut kembali Hari untuk bergabung di Kantor Staf Presiden periode 2019-2024.
"Mulai ada nama pak Hari terlibat dalam urusan itu maka pada saat itulah kita berketetapan tak lagi merekrut yang bersangkutan untuk melanjutkan pada periode KSP kedua. Sehingga pada saat kami bubarkan itu pak Hary sudah selesai tidak ada lagi dimasukan untuk rekrut kedua. Bahkan daftarpun enggak," kata Moeldoko.
Baca Juga: Pengamat: Hati-hati Selamatkan Jiwasraya
Mantan Panglima TNI ini pun mengakui, kurang ketat saat menyeleksi orang-orang di KSP di periode pertamanya memimpin lembaga tersebut.
"Walaupun waktu itu seleksinya, harus jujur, seleksinya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sangat ketat seleksinya. Kalau dulu kurang ketat seleksinya," kata dia.
Lebih lanjut, Moeldoko memastikan KSP tidak akan melindungi Hari jika terbukti terlibat dalam kasus Jiwasraya.
"Bahwasanya kalau beliau ini ada kaitannya dengan peristiwa Jiwasraya, beliau memilki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan dan penegaknhukum memiliki hak untuk menuntut melakukan langkah-langkah hukum. Harus jelas. Jadi tidak ada Moeldoko melindungi, apalagi Istana. Saya saja enggak. Moeldoko tidak ada melindung, KSP enggak, apalagi istana. Istana aja enggak ngerti kalau pak hari ada di sini," katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung memberi sinyal adanya keterlibatan mantan direksi Jiwasraya dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp 13,7 triliun.
Kejaksaan saat ini pun tengah mengumpulkan bukti untuk menjerat para tersangka yang bertanggungjawab dalam salah kaprah pengelolaan dana investasi Jiwasraya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Kenaika
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
Sandi 'Tujuh Batang' dan Titah 'Satu Matahari' yang Menjerat Gubernur Riau dalam OTT KPK
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Rp231 M Dibakar, Komisi III DPR: Ini Kejahatan Terencana
-
Jeritan Buruh 'Generasi Sandwich', Jadi Alasan KASBI Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen
-
KontraS Ungkap Keuntungan Prabowo Jika Beri Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
-
Penuhi Permintaan Publik, Dasco: Dana Reses Per Anggota DPR Dipangkas Rp 200 Juta
-
Tari Jaipong Meriahkan Aksi Buruh KASBI di Depan DPR RI