Suara.com - Terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto atau Setnov kembali membuat berita yang menyita perhatian. Kali ini Setnov dikabarkan tak ada dalam selnya di Lapas Sukamiskin.
Bukan kali ini saja Setnov dikabarkan tidak berada di dalam selnya padahal sedang menjalani hukuman penjara. Ia sempat terlihat di lain tempat mulai dari rumah makan Padang hingga toko bangunan.
Belum lagi kontroversi-kontroversinya yang lain. Berikut Suara.com merangkum beberapa kontroversi Setya Novanto, Selasa (24/12/2019):
1. Bertemu Donald Trump
Tahun 2015, Setya Novanto pernah bertemu dengan Donald Trump. Saat itu Trump akan mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat.
Pertemuan Setnov dan Donald Trump dianggap publik tidak layak secara etika. Sebab Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI yang juga bersama anggota DPR RI lain.
Mereka dianggap tidak patut bertemu sosok orang yang menjadi calon presiden Amerika. Belum lagi, figur Donald Trump yang dikenal sinis dalam pandangan sebagian orang.
2. Papa minta saham
Akhir tahun 2015, Setya Novanto dilaporkan ke Majelis Kehormatan DPR (MKD) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
Baca Juga: Tabrak Taksi Parkir, Wanita ini Diancam dan Diperas Rp 14 Juta
Setya Novanto diduga meminta saham perseroan sebesar 20 persen dan jatah 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) Urumuka Papua kepada PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
Setnov sempat mundur dari jabatan sebagai Ketua DPR. Namun setelah Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatannya terkait uji materi atas pasal 88 KUHP dan pasal 15 tentang pemberantasan UU Tipikor, Setnov kembali menjabat Ketua DPR.
3. Menabrak tiang listrik
Setya Novanto dikabarkan menabrak tiang listrik hingga harus dirawat di rumah sakit. Foto dan videonya juga beredar luas di internet.
Kejadian berawal saat Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP. KPK yang mendatangi kediaman Setya Novanto di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tidak menemukan sosoknya.
KPK mengeluarkan imbauan bagi Setya Novanto untuk menyerahkan diri. Hingga 16 Desember 2017, tidak ada pemberitahuan penyerahan diri Setya Novanto.
Berita Terkait
-
Bongkar Kamar Setnov, Ditjen PAS: Tak Ada Lagi Sel Mewah di LP Sukamiskin
-
Gerindra: Ketua KPK Firli Tidak Perlu Mundur dari Polri
-
Setnov Dikabarkan Tak Ada Dalam Sel, Ini Kata Kalapas Sukamiskin
-
Kabar Setnov Tak Ada di Dalam Sel Dibantah Kalapas Sukamiskin
-
Dituduh Dapat Rp 100 Miliar Dari Skandal Jiwasraya, Erick Thohir Curhat Ini
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi