Suara.com - Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon melontarkan sindiran pedas kepada kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait defisit PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang tak sanggup membayar polis ke nasabah.
Jansen menilai para kader PSI bungkam terkait kisruh tersebut.
Ia pun menantang sikap PSI yang selama ini diketahui berkomitmen mengawal uang rakyat seperti slogan yang diserukan. Dengan begitu, ia berharap PSI bisa membantu menyelesaikan kasus Jiwasraya.
Pernyataan tersebut disampaikan Jansen melalui jejaring Twitter pribadinya @jansen_jsp.
"Mana ini suara teman-teman @psi_id yang katanya fokusnya kawal uang raKyat di kasus @Jiwasraya ini. Agar terbongkar ayo teman-teman kita suarakan," tulis Jansen seperti dikutip Suara.com, Selasa (24/12/2019).
Jansen lalu membeberkan jumlah nasabah yang haknya tidak ditunaikan oleh Jiwasraya. Ia menduga, kasus ini tidak disebabkan oleh kelalaian pihak yang bersangkutan melainkan tindak kejahatan yang telah direncanakan.
"Agar nasib 5 juta nasabah yang jadi korban juga jelas. Dugaan saya ini bukan lagi sekedar kelalaian semata, tapi sudah "perampokan" yang sistematis," imbuhnya.
Cuitan tersebut lantas mendapat tanggapan dari warganet, seperti akun @edykantono yang membalikkan pertanyaan Jansen
"Kok ga minta teman-teman dari demokrat?," tanyanya.
Baca Juga: Dilarang Rayakan Natal, Umat Kristiani Dharmasraya: Kami Rela Tapi Menangis
Mendapat tanggapan seperti itu, Jansen lantas menegaskan jika Partai Demokrat sudah sering menyuarakan kasus Jiwasraya, sehingga ia menunggu sikap PSI.
"Demokrat kan sudah tiap hari bersuara. Kita mau dengar dulu suara temanteman PSI yang tagline nya aja Kawal Uang Rakyat. Jiwasraya inikan berkaitan langsung dengan uang rakyat yang menguap entah kemana," balasnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyebut persoalan keuangan yang dialami Jiwasraya sudah terjadi lebih dari 10 tahun dan bukanlah masalah yang ringan.
"Problem ini dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini tapi ini bukan masalah yang ringan," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di kota Balikpapan, Rabu (18/12/2019).
Sementara Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar).
Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.
"Tapi setelah pelantikan kemarin, Pak Menteri BUMN kemarin sudah rapat di Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu, sudah tapi ada masih dalam proses semuanya," tambah presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT