Suara.com - Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon melontarkan sindiran pedas kepada kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait defisit PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang tak sanggup membayar polis ke nasabah.
Jansen menilai para kader PSI bungkam terkait kisruh tersebut.
Ia pun menantang sikap PSI yang selama ini diketahui berkomitmen mengawal uang rakyat seperti slogan yang diserukan. Dengan begitu, ia berharap PSI bisa membantu menyelesaikan kasus Jiwasraya.
Pernyataan tersebut disampaikan Jansen melalui jejaring Twitter pribadinya @jansen_jsp.
"Mana ini suara teman-teman @psi_id yang katanya fokusnya kawal uang raKyat di kasus @Jiwasraya ini. Agar terbongkar ayo teman-teman kita suarakan," tulis Jansen seperti dikutip Suara.com, Selasa (24/12/2019).
Jansen lalu membeberkan jumlah nasabah yang haknya tidak ditunaikan oleh Jiwasraya. Ia menduga, kasus ini tidak disebabkan oleh kelalaian pihak yang bersangkutan melainkan tindak kejahatan yang telah direncanakan.
"Agar nasib 5 juta nasabah yang jadi korban juga jelas. Dugaan saya ini bukan lagi sekedar kelalaian semata, tapi sudah "perampokan" yang sistematis," imbuhnya.
Cuitan tersebut lantas mendapat tanggapan dari warganet, seperti akun @edykantono yang membalikkan pertanyaan Jansen
"Kok ga minta teman-teman dari demokrat?," tanyanya.
Baca Juga: Dilarang Rayakan Natal, Umat Kristiani Dharmasraya: Kami Rela Tapi Menangis
Mendapat tanggapan seperti itu, Jansen lantas menegaskan jika Partai Demokrat sudah sering menyuarakan kasus Jiwasraya, sehingga ia menunggu sikap PSI.
"Demokrat kan sudah tiap hari bersuara. Kita mau dengar dulu suara temanteman PSI yang tagline nya aja Kawal Uang Rakyat. Jiwasraya inikan berkaitan langsung dengan uang rakyat yang menguap entah kemana," balasnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyebut persoalan keuangan yang dialami Jiwasraya sudah terjadi lebih dari 10 tahun dan bukanlah masalah yang ringan.
"Problem ini dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini tapi ini bukan masalah yang ringan," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di kota Balikpapan, Rabu (18/12/2019).
Sementara Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar).
Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian