Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menanggapi isu keretakan di dalam Kabinet Indonesia Maju yang dikomandoi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Mahfud berita terkait isu keretakan lantaran adanya perbedaan pernyataan antara dirinya dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait persoalan etnis Uighur tidak benar.
Mahfud mengungkapkan isu tersebut berkembang lantaran kesalahpahaman media dalam menangkap informasi. Menurutnya, kekinian banyak media yang hanya membuat judul bombastis.
"Media-media jaman sekarang ini judulnya bombastis. Jangan suka gituan lah," kata Mahfud usai menghadiri open house di kediaman Menkominfo Jhonny G Plate, di Jalan Bango I, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2019).
Mahfud pun lantas menjelaskan bahwasanya tak ada perbedaan penyataan antara dirinya dengan Moeldoko terkait persoalan etnis Uighur.
Mahfud menuturkan pernyataan dirinya yang menyebut pemerintah Indonesia hanya melakukan diplomasi lunak dengan pernyataan Moeldoko yang menyebut pemerintah Indonesia tak intervensi dalam persoalan etnis Uighur sejatinya memiliki arti yang sama.
"Diplomasi lunak itu ya tidak ikut campur. Kalau ikut campur kan langsung berhadapan. Ini ndak ikut campur, ya kami lunak aja seperti saya panggil dubesnya. Gimana, oke Indonesia ndak akan intervensi. Sama persis kok kalimat saya dengan Pak Moeldoko," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan sudah lama melakukan pendekatan diplomasi lunak ke pemerintah China.
Terutama dengan cara meminta penjelasan kepada Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, secara tertutup di kantornya pada 5 Desember lalu.
Baca Juga: Ulang Tahun Tepat di Hari Natal, Anak Jokowi Bagikan Hadiah Mobil
Mahfud bahkan menantang pihak yang beropini soal keretakan di Kabinet Indonesia Maju untuk membuktikan adanya pertentangan di antara pernyataannya dan pernyataan Moeldoko.
Berita Terkait
-
Mahfud Sebut RI Ogah Intervensi China, Said Didu: Prof Ingat Pembukaan UUD
-
Menlu hingga Jaksa Agung Hadiri Open House di Kediaman Menkominfo
-
Mahfud Bertemu Dubes China: Kasus Uighur Usik Muslim Indonesia
-
Kabinet Jokowi Retak? Ini Penjelasan Menkopolhukam Mahfud MD
-
Istana: Perayaan Natal di Dharmasraya Tidak Boleh Dihalangi!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT