Suara.com - Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Heriandi Lim mengaku belum mendengar langkah konkret dari Gubernur DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir susulan di Jakarta saat puncak musim penghujan.
Pernyataan ini disampaikan Heriandi menanggapi pernyataaan BMKG yang memprediksi puncak musim hujan akan jatuh pada Februari dan Maret mendatang. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu siaga menghadapi cuaca ekstrem tersebut.
"PKB DKI Jakarta belum melihat ada arah dan titik terang untuk solusi dan jaminan dari Gubernur Anies bahwa banjir bisa tertangani di waktu puncaknya," kata Heriandi kepada redaksi Ayojakarta.com--jaringan--Suara.com, Senin, (6/1/2020).
Lebih buruk dari itu, PKB Jakarta menganggap Pemprov DKI Jakarta tidak jelas dalam niat dan tujuan menanggulangi potensi banjir di Jakarta.
"Bagaimana ngomongin solusi dan jaminan penanganan banjir? Niat, arah dan tujuan ke penanggulangan banjir saja kita (masyarakat) tidak merasakannya," ucap tokoh muda Tionghoa ini.
Menurut Heriandi, banjir yang sudah terjadi pekan lalu mesti dijadikan pelajaran penting bagi Pemprov DKI untuk menyusun rencana kerja agar banjir yang lebih parah tidak terjadi di masa puncak musim hujan mendatang.
Pihaknya juga menyarankan agar Gubernur Anies mau menurunkan ego kepemimpinannya dengan cara menjalin koordinasi dan komunikasi lebih baik dengan pemerintah pusat. Ini penting dilakukan untuk kepentingan seluruh warga Jakarta.
"Anies harus rendah hati dan turunin egonya demi kepentingan rakyat Jakarta agar kordinasi pusat dan DKI benar-benar bisa sinegi dan efektif sesuai jangka waktu pelaksanaan teknis yang sudah dicanangkan," katanya.
Tidak kalah penting, Anies harus mampu memberi rasa nyaman dan aman kepada warga DKI Jakarta, terutama warga yang tinggal di wilayah banjir 1 Januari lalu. Caranya, memastikan keberadaan dan kesiapan mesin-mesin pompa air yang andal, terawat dan berkualitas.
Baca Juga: Peneliti ITB: Konsep Naturalisasi Anies Baswedan Tak Cocok untuk Jakarta
"PKB DKI Jakarta mengingatkan, dua minggu lagi atau beberapa saat lagi persoalan banjir Jakarta bukan soal curah hujan dan kiriman air, tapi juga persoalan gravitasi bulan yang kuat terkait air pasang di laut," katanya.
"Jika Anies hanya bisa kunjungan-kunjungan ke wilayah banjir dan melakukan pencitraan saja tanpa ada terobosan, solusi konkret, maka habis sudah DKI ketika hujan besar dan air pasang terjadi bersamaan."
Berita Terkait
-
Indonesia Krisis Iklim, Pemerintah Didesak Sahkan RUU Perubahan Iklim
-
Normalisasi Ciliwung Disebut Bukan Satu-satunya Opsi Atasi Banjir Jakarta
-
Rujak: Sudah Dinormalisasi, Kampung Pulo dan Bukit Duri Masih Banjir
-
Hari Pertama Masuk Sekolah, Sejumlah Siswa Absen Usai Kebanjiran
-
Soal Banjir Jakarta, Ruhut Sebut Komentar Gubernur Bikin Rakyat Stres
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi