Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menilai tidak perlu membandingkan anggaran dana penanganan banjir dengan penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E pada APBD 2020.
Sebab, menurutnya masing-masing anggaran telah berdasar perhitungan dan fungsinya.
Taufik bahkan mengklaim, jika dikalkulasikan anggaran untuk penanganan banjir itu lebih besar dari anggaran penyelengaraan ajang balap mobil Formula E
"Anggaran sudah ada fungsinya masing-masing kalau dihitung-hitung anggaran untuk banjir lebih. Kan di setiap unit ada, misalnya SDA, orang berpikirnya parsial," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin ,(6/1/2020).
Taufik lantas menyebut pihak yang membandingkan anggaran dana penanganan banjir dan penyelanggaraan ajang balap mobil Formula E iri hati alias julid.
Menurut Taufik, daripada bersikap julid justru alangkah baiknya pihak-pihak tersebut duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta.
"Soal perbandingan dengan formula E itu orang nyari-nyari saja. Sudahlah jangan julid hatinya lebih baik duduk bareng memberikan konsep," katanya.
Diketahui, media sosial sempat diramaikan isu adanya pemotongan anggaran penanganan banjir demi menambah dana penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E pada APBD 2020.
Bahkan tagar #shameOnyouFormulaEJakarta bergema di media sosial Twitter, karena merebaknya isu tersebut.
Baca Juga: Diprotes Warga Korban Banjir Jakarta, Anies Cuma Balas dengan Senyuman
Warganet ramai-ramai menolak jika Formula E diselenggarakan dengan dana yang seharusnya digunakan untuk penanganan banjir.
Dinas SDA sendiri diketahui pada tahun 2019 memiliki anggaran penanganan banjir sebesar Rp 850 miliar untuk ganti rugi pembebasan lahan di bantaran kali dan pembangunan waduk. Namun serapan anggaran baru mencapai Rp 350 miliar.
DPRD DKI Jakarta mengklaim melakukan efisiensi dengan memangkas Rp 500 miliar sisanya karena APBD defisit.
Sementara itu, anggaran dana penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E itu sendiri diketahui mencapai angka Rp 1,6 triliun di RAPBD 2020.
Adapun, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah membantah terkait isu adanya pemotongan anggaran penanganan banjir untuk ajang Formula E. Anies malah menyebut anggapan itu hanya karangan belaka.
"Itu bukan hanya tidak benar, tapi mengarang. Jadi saya tidak mau komentar ya," kata Anies di Rumah Susun Rawa Buaya, Jumat (3/12/2020).
Berita Terkait
-
Korban Tewas Banjir Jakarta dan Sekitarnya Bertambah Jadi 67 Orang
-
Taufik Ajak Dewan Sisihkan 10 Persen Gaji untuk Korban Banjir Jakarta
-
Kelurahan Semanan Masih Tergenang, Dinas SDA Tambah Dua Unit Pompa
-
Banjir Landa Jabodetabek, Menteri Muhadjir: Kegiatan Belajar Harus Berjalan
-
Jokowi Minta Mendagri Ingatkan Kepala Daerah untuk Siaga Hadapi Banjir
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Mendagri Sambut Kunjungan CIO Danantara, Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
-
Nasib 7 Pekerja Freeport Tertimbun Longsor: Titik Terang Belum Juga Muncul, Komunikasi Terputus!