Suara.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengunggah beberapa foto rangkaian acara memperingati hari jadi PDI Perjuangan ke-47. Unggahan Ahok tersebut langsung dibanjiri protes dari publik lantaran Ahok dinilai tidak mampu menjaga independensi.
Melalui akun Twitter @basuki_btp, Ahok mengunggah beberapa foto yang berisi rangkaian acara memperingati ulang tahun PDIP ke-47. Mulai dari pameran inovasi hingga berbagai perlombaan lainnya yang terbuka untuk umum.
"Pameran inovasi dalam rangka HUT #47TahunPDIPerjuangan @PDI_Perjuangan," tulis Ahok seperti dikutip Suara.com, Rabu (8/1/2020).
Cuitan Ahok tersebut langsung dibanjiri protes dari publik, mereka mempertanyakan independensi Ahok sebagai pimpinan Pertamina. Mereka juga mendesak agar Ahok segera menentukan sikap keluar dari PDIP agar bisa bekerja secara profesional di BUMN.
"Pak, ini tidak benar. Anda komut Pertamina saat ini. Maka tidak boleh lagi berurusan atau berkaitan dengan partai politik manapun," kata @penyairradikal.
"Anda sekarang komut @pertamina pak! Nggak patut anda ngetwit kayak gini!" ujar @buah_naga_bonar.
"Kirain independen, ternyata petugas partai sama kayak pinokio," tutur @isdhen.
"Loh bukankah komut independen?" ucap @ranataback.
"Mana independensinya pak?" tanya @sales_toyota_.
Baca Juga: Cukur Rambut 26 Siswanya Asal-asalan, Guru SD Banyuwangi Dihukum Penjara
Dalam sebuah wawancara, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan seluruh pejabat BUMN harus menjaga independensi sehingga tidak boleh berkaitan dengan partai politik. Hal itu telah disampaikan oleh Erick kepada para kandidat komisaris dan direksi BUMN sebelum dikukuhkan.
"Semua nama yang diajak bicara kita kasih tahu semua ini karena kenapa? Tentu independensi dari BUMN sangat dipentingkan. Pasti semua komisaris di BUMN, apalagi direksi harus mundur dari partai. Itu sudah clear," ungkap Erick di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11/2019) lalu.
Meski demikian, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto justru menyebut bila Ahok tak perlu mundur dari partai banteng. Sebab, Ahok tidak memiliki jabatan apapun di partai tersebut, hanya sebatas anggota partai saja.
"(Ditunjuk) sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang BUMN maka (Ahok) tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan pimpinan partai. Dengan demikian, tidak harus mengundurkan diri," kata Hasto usai acara Sekolah Pimpinan Dewan PDIP di Kota Depok pada Jumat (22/11/2019).
Berita Terkait
-
PDIP Jakarta Dukung Pejabat DKI Dipanggil Polisi Terkait Banjir
-
Rival di 2014, PDI-P dan PKB Berkoalisi di Pilkada Bantul 2020
-
Megawati Dapat Doktor Kehormatan Kemanusiaan dari Universitas Soka Tokyo
-
Kerap Dapat Petuah, Tjahjo Anggap Taufik Kiemas Orang Tua Sekaligus Guru
-
Wartawan Tak Diperbolehkan Liput Tahlilan Mendiang Taufiq Kiemas
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Setuju TNI Jaga Kilang, Bahlil Bicara Sabotase dan Potensi Ancaman
-
Sindir Ada Pihak Tak Waras Beri Informasi Sesat, Rais Syuriyah Bawa-bawa Elite NU
-
KPK Sebut Belum Terima Salinan Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Batal Bebas Besok?
-
Heboh Isu Jokowi Resmikan Bandara IMIP, PSI: Ada yang Memanipulasi Fakta
-
Arya Daru 24 Kali Check In Hotel dengan Rekan Kerja, Polisi Didesak Dalami Jejak Vara!
-
DPR Desak Kemenkes Sanksi Tegas 4 RS di Papua yang Tolak Pasien Ibu Hamil
-
Gerindra Luncurkan Layanan Informasi Partai Berbasis AI, Kemenakan Prabowo Singgung Transparansi
-
Buntut Surat Edaran, PBNU Akan Gelar Rapat Pleno Tentukan Nasib Gus Yahya
-
Geger Kematian Ibu Hamil di Papua, Pimpinan DPR Sebut Negara Lalai: No Viral No Justice
-
Profil dan Rekam Jejak Suryo Utomo: Eks Dirjen Diperiksa Kejagung Buntut Kasus Korupsi Pajak