Suara.com - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kembali buka suara soal rotasi AKBP Andi Sinjaya Ghalib dari jabatan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dia membantah adanya isu pemerasan uang senilai Rp 1 miliar sehingga Andi dicopot dari jabatannya.
Menurut Yusri, Andi memiliki latar belakang pendidikan yang bagus sehingga dijadikan tenaga pengajar di institusi Polri. Kekinian, Andi menjabat sebagai Koorgadik Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya.
"Karena memang Andi ini adalah orang yang punya pendidikan yang bagus, sehingga dibutuhkan oleh institusi kita untuk dijadikan tenaga pendidik, ini pertimbangan institusi," kata Yusri di kantornya, Selasa (14/1/2020).
"Ini bukan dicopot, kalau dicopot itu tidak ada jabatan karena bermasalah, nanti diperiksa, kalau mutasi itu penyegaran," sambungnya.
Lebih jauh, Yusri membenarkan adanya pemeriksaam terhadap Andi oleh Propam Polda Metro Jaya. Namum pemeriksaan tersebut dilakukan hanya untuk mengkonfirmasi isu tersebut.
"Iya benar, yang bersangkutan diperiksa propam, itu untuk mengkonfirmasi isu tersebut, bukan karena adanya laporan," kata Yusri.
Rotasi jabatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram ST/13/I/KEP/2020 tertanggal 8 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Mardiyono.
Bersamaan dengan hal tersebut, Indonesia Police Watch (IPW) menyebut ada oknum anggota Polres Metro Jakarta yang meminta uang senilai Rp 1 miliar.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut pencopotan oknum tersebut tertuang dalam Surat Telegram yang sama dengan dirotasinya Andi Sinjaya Ghalib.
Baca Juga: Mutasi Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel, Mabes: Beda Ya Dengan Copot
"Pencopotan penyidik Polres Jakarta Selatan itu tertuang dalam surat No: ST/13/I/2020 tertanggal 8 Januari 2020 dan yang bersangkutan digeser ke lembaga pendidikan," tulis Neta dalam keterangan tertulisnya pada Senin (13/1/2020).
Neta menyebut, pihak pelapor diminta uang dengan jumlah Rp 1 miliar pada pertengahan November 2019. Lantas, pelapor bersama IPW melaporkan hal tersebut ke Kapolda Metro Jaya.
Berita Terkait
-
Ngeri! Klinik Kesehatan Ilegal di Kemang Digrebek Polisi, Korbannya Banyak
-
Dituding Jadi Simpanan Bos Garuda, Pramugari Siwi Diperiksa Polisi
-
Buka Praktik Suntik Sel Punca Ilegal, Klinik di Kemang Disegel Polisi
-
Jika Jakarta Banjir Lagi, Polisi Izinkan Pemotor Masuk Tol
-
Dugaan Malfungsi Pompa Air di Jakarta, Polda Metro Bakal Panggil Pihak Lain
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional