Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah tengah menyiapkan rencana jangka panjang guna mencegah terjadinya peristiwa penculikan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf.
Upaya pencegahan itu dilakukan menyusul diculiknya kembali lima awak kapal WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Perairan Sabah, Malaysia.
Menurut Mahfud rencana jangka panjang terkait pencegahan itu sangat dibutuhkan. Pasalnya, penculikan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf terhadap WNI telah terjadi berulang kali.
"Kami sebenarnya sedang berpikir penyelesaian yang jangka panjang. Bukan kasus per kasus begitu," kata Mahfud di Kantor KemenkoPolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).
Mahfud mengatakan pemerintah bakal membahas terkait upaya pencegahan tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait. Mahfud mengaku capek bila peristiwa penculikan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf kembali terjadi berulang kali.
"Kami ingin menyelesaikan bukan sekedar yang lima (WNI) itu karena sudah terjadi berkali-kali kan? Nanti yang lima selesai, capek kita ada lagi-ada lagi," katanya.
"Kita sedang akan membicarakan itu dalam waktu dekat tetapi tentu pengintaian terus dilakukan sebagai kegiatan rutin dari aparat kita kerja sama kita," sambung Mahfud.
Diberitakan sebelumnya, lima awak kapal WNI dilaporkan kembali diculik saat berada di tepi timur perairan Sabah, Malaysia, tepatnya di Lahad Datu oleh kelompok Abu Sayyaf dari Filipina selatan.
Penculikan itu terjadi setelah sebelumnya pemerintah Indonesia bersama Filipina berhasil membebaskan tiga awak kapal WNI dari kelompok Abu Sayyaf.
Baca Juga: Lima Nelayan Indonesia Kembali Diculik Kelompok Abu Sayyaf
Para awak yang diculik adalah kapten kapal Arsyad Dahlan (41), La Baa (32), Riswanto Hayano (27), Edi Lawalopo (53) dan Syarizal Kastamiran (29). Semuanya disebut sebagai orang Indonesia yang bekerja di perusahaan perikanan yang berbasis di Sandakan, Malaysia.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri pun telah mengimbau awak kapal WNI untuk sementara tidak melaut di Perairan Sabah, Malaysia. Imbauan itu disampaikan guna meminimalisir terjadinya kembali peristiwa penculikan.
"Untuk mencegah terulangnya kasus penculikan, Pemerintah RI melalui Perwakilan RI di Kota Kinabalu dan Tawau mengimbau awak kapal WNI untuk tidak melaut karena situasi keamanan di perairan Sabah yang belum terjamin," tulis Kementerian Luar Negeri sebgaimana dikutip suara.com dari situs kemlu.go.id, pada Selasa (21/1/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Menteri Haji Umumkan Tambahan 2 Kloter untuk Antrean Haji NTB Daftar Tunggu Jadi 26 Tahun
-
Bulan Madu Maut di Glamping Ilegal, Lakeside Alahan Panjang Ternyata Tak Kantongi Izin
-
Geger Ziarah Roy Suryo Cs di Makam Keluarga Jokowi: 7 Fakta di Balik Misi "Pencari Fakta"
-
Kronologi Bulan Madu Maut di Danau Diateh: Istri Tewas, Suami Kritis di Kamar Mandi Vila
-
FSGI: Pelibatan Santri dalam Pembangunan Musala Ponpes Al Khoziny Langgar UU Perlindungan Anak
-
Dugaan Korupsi Chromebook: Petinggi Perusahaan Teknologi Dipanggil Jaksa, Ternyata Ini Alasannya
-
FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!
-
Krisis Politik di Madagaskar Memanas, Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Kudeta Bersenjata
-
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan: Para Petinggi BUMN Ini Mulai Diselidiki Kejagung
-
18 Profesor Hukum Bela Hasto, Minta MK Rombak Pasal Kunci Pemberantasan Korupsi