Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. H. M. Tito Karnavian mengaku, pihaknya proaktif dalam menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan data penunjang sesuai kewenangannya untuk mendukung dan menyukseskan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah. Komitmen tersebut ditegaskannya dalam konferensi pers, usai penyerahan DP4 di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
“Kami akan terus membantu penyelenggara KPU Pusat maupun Daerah dalam rangka verifikasi. Kemendagri bersifat proaktif memberikan sebagai basis data untuk verifikasi, maka pada saat pelaksanaan verifikasi, tentu kalau diminta oleh KPU, kami siap membantu lebih responsif dengan berdasarkan basis data yang ada,” katanya.
Salah satu bentuk dukungan Kemendagri adalah dengan menyerahkan DP4 melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. DP4 yang diserahkan Kemendagri untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 sebanyak 105.396.460 jiwa, yang terdiri dari 52.778.939 laki-laki dan 52.617.521 perempuan, yang tersebar di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada.
“Tugas Kemendagri adalah membantu mengidentifikasi pemilih potensial. Ini yang disebut dengan DP4. Hari ini kita selenggarakan. Kita sudah menyelenggarakan data 105.396.460, laki-lakinya 52.778.939, perempuan tidak jauh beda 52.617.521 jiwa. Itu untuk 270 (daerah),” ujarnya.
Data yang diserahkan Kemendagri merupakan hasil rekonsiliasi dengan database yang ada. Data yang dimiliki Ditjen Dukcapil Kemendagri juga telah dilengkapi dengan biometrik sidik jari dan double instrument security untuk mengantisipasi data ganda.
“Data ini juga berasal dari bottom up dari daerah masing-masing yang direkonsiliasi dengan database di Kemendagri. Database kita ini sudah berbasis pada unsur penting untuk identitas diri, yaitu biometrik sidik jari dengan iris mata, sehingga akan mengurangi dan menekan seminimal mungkin sekiranya ada KTP elektronik ganda. Kita menggunakan double action atau double instrument security dalam rangka menjaga jangan sampai terjadi pemilih ganda, karena ini penting, supaya isu pemilih ganda tidak terjadi,” jelas Tito.
Merespons hal itu, Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, DP4 merupakan unsur terpenting dalam tahapan Pilkada. DP4 akan menjadi dasar dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Hari ini, KPU menjalankan salah satu tahapan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU. Tahapan jadwal dan program, yaitu penyerahan DP4 dari Kemendagri kepada KPU untuk kemudian dilakukan sinkronisasi, dan setelah itu ditetapkan sebagai DPS, yang kemudian kita akan lakukan pemutakhiran di lapangan, sampai kemudian di bagian akhirnya akan ditetapkan menjadi DPT,” kata Arief.
Sementara itu, Ketua Bawaslu, Abhan, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut memastikan akan mengawasi tahapan dalam pemutakhiran data pemilih. Pihaknya juga menyebut, Panitia Pengawas (Panwas) telah dibentuk di tingkat kecamatan untuk lebih mengawasi tahapan tersebut.
Baca Juga: Sunda Empire Mirip Keraton Sejagat, Kemendagri: Jangan-jangan Kurang Waras
“Hari ini, kita baru saja menyaksikan bersama satu tahapan penting dalam tahapan Pemilu (Pilkada) 2020, penyerahan DP4 dari Kemendagri pada KPU. Tentu menjadi kewajiban Bawaslu untuk segera nantinya mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih. Dari data ini, KPU akan melakukan sinkronisasi ataupun penyandingan dengan data pemilu terakhir dan akan dimutakhirkan oleh jajaran KPU di tingkat bawah. Pada prinsipnya, ini menjadi kewajiban kami untuk mengawasi tahapan pemutakhiran data ini yang akan dilaksanakan oleh KPU. Kami sudah siap dengan saat ini kami sudah membuat (dan) terbentuk Panwas kecamatan di masing-masing Kecamatan yang Pilkada. Tugas utama tahapan ini adalah mengawasi pemutakhiran data pemilih,” ujar Abhan. (*)
Berita Terkait
-
Tito soal Pasal Pemecatan Gubernur di RUU Cilaka: Jika Ada Saya Minta Drop
-
Mendagri Bantah Bisa Memecat Kepala Daerah di Omnibus Law
-
Mendagri Berharap Raih Opini WTP dari BPK
-
Kemendagri hingga Polri Tak Patuhi Rekomendasi, Ombudsman Ngadu ke Mahfud
-
Mendagri : Realisasi Anggaran Kemendagri 2019 di Atas 90 Persen
Terpopuler
- Berapa Tarif Hotman Paris yang Jadi Pengacara Nadiem Makarim?
- Upgrade Karyamu! Trik Cepat Bikin Plat Nama 3D Realistis di Foto Miniatur AI
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Pelatih Irak Soroti Kerugian Timnas Indonesia Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 6 Cara Buat Foto Miniatur Motor dan Mobil Ala BANDAI dengan AI yang Viral di Medsos!
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Rp 2 Jutaan Terbaik September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs Redmi 14C, Bagus Mana?
-
E-Commerce RI Dikuasai 4 Raksasa, Menko Airlangga Minta Mendag Perhatikan Platform Kecil
-
Kim Jong Kook Menikah Diam-Diam! Netizen Cari Identitas Istrinya yang Masih Misterius
-
Usai Habiskan Rp13 T Demi Bangun Bandara Dhoho Kediri, Kini Gudang Garam PHK Massal Buruh Pabriknya
Terkini
-
Eks Penjagal Hewan Mutilasi Istri Siri 65 Bagian, Pengakuan 'Ngeri' Alvi Maulana di Depan Polisi
-
Disentil DPR Punya 'Dosa Lama' Plagiat, Siapa Sosok Calon Hakim Agung yang Bikin Gaduh Seleksi?
-
CEK FAKTA: Ahmad Sahroni Ditangkap Saat Pulang dari Singapura?
-
Blunder Etik Menhut Raja Juli di Meja Domino, Pengamat Salahkan Kabinet Gemuk Prabowo
-
Sidang Gugatan Ijazah Gibran Ditunda, Subhan Palal: Jaksa Itu Wakili Negara, Tidak Boleh Bela Dia
-
Geruduk Komnas HAM, KASUM Tuntut Pembunuhan Munir Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM Berat!
-
Bocah 10 Tahun Habiskan Rp510 Juta untuk Sawer, Orangtua Seret Apple dan TikTok ke Meja Hijau
-
Bawa Rantang Isi Samosa, Momen Haru Franka Franklin Saat Jenguk Nadiem Makarim di Rutan
-
Protes Wapres Gibran Diwakili Jaksa, Sidang Gugatan Ijazah Ditunda Sepekan
-
Menhut Domino Bareng Tersangka Pembalak Liar, Pengamat: Kabinet Gemuk Lemahkan Kontrol Etika!