Suara.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono meminta Pemprov DKI Jakarta tidak hanya sekadar membantu dalam menangani banjir di kawasan underpass Kemayoran, Jakarta Pusat. Heru meminta daerah yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan itu turut bertanggungjawab terkait banjir tersebut.
Heru mengatakan jangan hanya karena kawasan underpass Kemayoran berada di bawah wewenang Sekretariat Negara (Setneg) lantas Pemrov DKI Jakarta hanya sebatas membantu tanpa bertanggungjawab terkait banjir tersebut.
“Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI bukan hanya sekedar membantu,” ujar Heru lewat keterengan tertulis yang diterima suara.com, Minggu (26/1/2020).
Berkenaan dengan itu, Heru meminta pihak terkait tidak perlu lagi banyak berbicara kepada awak media soal banjir di underpass Kemayoran. Heru mengajak semua pihak lebih baik sama-sama menjaga Jakarta dari banjir.
“Kita bersama-sama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada yang kewenangan pemerintah pusat, ataupun ada yang menjadi kewenangan Pemda DKI,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penanganan banjir yang terjadi di underpass Kemayoran, Jakarta Pusat berada di bawah kewenangan Sekretariat Negara (Setneg). Namun, Anies mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta turut membantu dalam menangani banjir tersebut.
Anies menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan pihaknya kepada Setneg guna memastikan bahwa permasalahan banjir di underpass Kemayoran dapat terselesaikan.
"Jadi begini kawasan itu memang berada di dalam kewenangan Sekretariat Negara, tapi Pemprov DKI ikut membantu untuk pastikan bahwa itu bisa tuntas segera," kata Anies usai mengahdiri Rakerda DPD Gerindra DKI Jakarta, di Grand Sahid Jaya Hotel, Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2020).
Anies lantas mengungkapkan bahwa pihaknya melalui Dinas Sumber Daya Air telah mengerahkan enam unit mobil pompa dan dua pompa pemadam kebakaran guna menangani persoalan banjir di underpass Kemayoran.
Baca Juga: Banjir Underpass Kemayoran Wewenang Setneg, Anies: DKI Ikut Tanggung Jawab
"Jadi meskipun bukan kewenangan kita tapi ini adalah bentuk bahwa DKI Jakarta akan terus ikut tanggung jawab bila ada masalah," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional