Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti 100 hari kerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dinilai masih abai terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
YLBHI bahkan menyebut 100 hari kerja pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin justru melanggengkan impunitas terhadap pelangggaran HAM berat masa lalu.
Ketua YLBHI Asfinawati mengemukakan hal itu lantaran menilai tidak ada upaya penyidikan oleh pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin untuk menindaklanjuti dokumen penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Padahal, menurut Asfinawati, dokumen terkait penyelidikan kasus-kasus pelangggaran HAM berat itu sudah dikirimkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM kepada Jaksa Agung RI.
"Pemerintah melanggengkan impunitas penuntasan pelanggaran HAM masa lalu," kata Asfinawati lewat keterengan resmi yang diterima Suara.com, Rabu (29/1/2020).
Menurut, Asfinawati 100 hari kerja Jokowi - Ma'ruf Amin semakin menunjukkan konsistensi pemeirntah yang abai terhadap HAM. Sebagaimana, kata dia, pidato Jokowi di awal kepemimpinannya di periode kedua ini yang tidak menjadikan HAM sebagai hal penting yang harus mewarnai seluruh kebijakannya.
"Menteri-menteri pilihan Jokowi konsisten pula dengan pengabaian HAM. Menkopulhukam (Mahfud MD) bahkan mencoba memelintir tentang apa yang disebut pelanggaran HAM dengan mengatakan tidak ada pelanggaran HAM di era Jokowi," katanya.
Lebih lanjut, Asfinawati pun kembali menyinggung soal pernyataan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan pelangggaran HAM berat. Meskipun, Burhanuddin dan Mahfud telah mengklarifikasi pernyataan tersebut dengan mengatakan pernyataan itu berdasar pada rapat DPR RI tahun 2001, namun Asfinawati menyebut hal itu sebagai bentuk keabaian pemerintah terhadap HAM.
"Pernyataan kedua orang ini menggambarkan pilihan politik pemerintahan yang mengabaikan HAM," tandasnya.
Baca Juga: Dukung Luthfi, Sri Bintang Pamungkas: Jokowi Lebih Kejam dari Soeharto
Berita Terkait
-
Contoh Afsel, Menkumham Ingin Selesaikan Kasus HAM Tak Lewat Jalur Hukum
-
Haris Azhar: Pemberantasan Korupsi 100 Hari Jokowi Buruk, ke Depannya Suram
-
Kata Jokowi soal WNI yang Terjebak Virus Corona di China
-
Maruf Amin dan Sultan Salat Jumat di Masjid Gedhe Kauman, GKR Hayu Salfok
-
RSPI dan Sanglah Rawat Pasien Suspect, Jokowi: Tidak Ada yang Kena Corona
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?
-
AI Digadang-gadang Mampu Kurangi Emisi Karbon, Benarkah?
-
Stop Stigma Anti-Negara! Kritik Bukan Ancaman, Semua Presiden Wajib Tunduk pada Konstitusi!
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai