Ramai Isu Monas hingga TJ, Wartawan Dilarang Mendekat ke Ruang Rapim Anies

Suara.com - Pemprov DKI Jakarta belakangan ini tengah menjadi sorotan publik setelah sejumlah isu besar muncul hingga menuai kontroversi dari berbagai pihak. Isu yang tengah menjadi sorotan adalah revitalisasi Monas dan pengangkatan narapidana Donny Andy Saragih sebagai Dirut Transjakarta, meski kekinian langsung dicopot.

Terkait itu, banyak pihak yang mengkritik langsung kinerja dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ditengah pusaran masalah itu, pihak Balai Kota justru menutup akses bagi wartawan. Awak media dilarang mendekati ruang rapat pimpinan yang berada di dalam kantor Anies itu.

Saat suara.com mencoba masuk ke Balairung, pihak petugas keamanan dalam (pamdal) tak mengizinkannya. Ia mengatakan hanya menjalankan instruksi dari atasannya untuk tidak membiarkan wartawan masuk.

"Maaf sudah enggak boleh lagi sekarang masuk ke dalam (Balairung). Kita cuma jalanin instruksi saja dari atas. Maaf," ujar salah satu petugas keamanan, Rabu (29/1/2020).

Diketahui, Rapat Pimpinan (Rapim) sudah digelar sejak Rabu siang. Rapat ini biasanya dipimpin langsung oleh Anies dan dihadiri para Kepala Dinas DKI.

Awak media membutuhkan konfirmasi dan pernyataan langsung dari para Kepala Dinas atau bahkan Anies sendiri terkait isu yang muncul saat ini. Namun pihak Balai Kota justru tidak memberikan akses.

Untuk diketahui, sebelum kasus ini mencuat akses masuk masuk ke Balairung ini selalu terbuka dari pagi hingga malam hari bagi wartawan. Bahkan untuk ke toilet di sebelah ruang rapat itu saja sekarang sudah tidak diperbolehkan.

Petugas itu menyebut aturan ini merupakan regulasi baru yang diterapkan hari ini. Tidak hanya saat rapat, untuk ke depannya awak media tidak boleh masuk ke Balairung kecuali ada agenda konferensi pers dan acara yang mengundang wartawan.

Baca Juga: Usai Gunduli Monas, Anies Terancam Dipolisikan Hingga Diseret ke KPK

"Sudah seterusnya enggak boleh sih. Paling kalau ada konpers atau agenda saja," jelas petugas itu.

Saat dikonfirmasi ke Kepala Biro Umum Pemprov DKI Budi Awaluddin, ia mengklaim tidak tahu soal aturan ini. Ia justru melempar masalah ini kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Mawardi.

"Enggak, belum tahu saya. Coba tanya ke bagian humas, kominfotik atau biro KDH," pungkasnya.