Suara.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan bakal mengajak serta Ombudsman Republik Indonesia untuk menjadi bagian dari tim independen guna mengusut kejanggalam sistem keimigrasin yang salah menginformasikan soal keberadaan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.
Namun, belakangan diketahui ajakan Yasonna tersebut ditolak oleh Ombudsman. Terkait keengganan Ombudsman untuk bergabung dalam tim independen, Yasonna berujar bahwa hal tersebut bukan menjadi urusan dirinya.
"Urusan dia. Pokonya itu bukan urusan saya," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Diketahui dasar penolakan bergabung dengan tim independen adalah karena Ombudsman bertugas untuk mengawasi lembaga pemerintah. Sehingga dengan peran dan tugasnya tersebut menjadikan Ombudsman tidak bisa ikut menjadi bagian dari tim yang digagas Yasonna.
Namun, saat dikonfirmasi lebih jauh apakah setelah adanya penolakan nantinya Kemenkumham tetap mengajak dan mengikutsertakan Ombudsman di dalam tim independen atau tidak, Yasonna mengaku belum mengetahui.
"Enggak tahu, belum tahu," singkat Yasonna.
Diketahui usai mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie terkait kesalahan informasi mengenai keberadaan Harun Masiku, Yasonna berujar bakal membentuk tim independen guna menyelidiki penyebab kesalahan karena adanya keterlambatan atau "delay time".
Menurut Yasonna, "delay time" di terminal 2 Bandara Soekarno Hatta karena ada perubahan sistem.
"Ada pelatihan staf sehingga pada pelatihan itu data 'dummy' masuk ke pusat, tidak dibuat akses ke pusat tetapi karena ada sesuatu, selesai itu kenapa tidak dibuka kembali 'access' itu, itu jadi persoalan," kata Yasonna.
Baca Juga: Ronny Sompie Dicopot karena Kasus Harun, KPK Ogah Ikut Campur Dapur Yasonna
Yasonna pun mengakui ada kejanggalan dalam sistem tersebut. Untuk itu, ia bakal mengajak sejumlah lembaga termasuk Ombudsman untuk bersama-sama menyelidiki terkait adanya "delay time".
"Ada yang janggal, maka saya bilang ini harus tim. Kalau tim saya nanti orang tidak percaya, maka saya katakan tim 'cyber crime' dari Polri, tim Kemenkominfo yang sangat ahli di situ, tim BSSN yang sangat ahli di situ, dan Ombudsman karena Ombudsman lembaga pengawas birokrasi, mungkin ada yang tidak benar di situ supaya independen, supaya itu betul-betul independen maka Dirjen Imigrasi difungsionalkan, sekarang Plh," kata Yasonna
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Samsung Rp2 Jutaan Terbaik: Kamera Tajam, NFC hingga Koneksi 5G
- 7 Lukisan Pembawa Hoki Menurut Feng Shui untuk Dipajang di Ruang Tamu
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 12 Sepeda Gunung United Detroit Lengkap dengan Harga dan Spesifikasinya
- Sepeda Gunung Apa yang Bagus dan Murah? Ini 7 Rekomendasi Terbaik untuk Pemula
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Polisi Tangkap Enam Perampok Spesialis Nasabah Bank di Jakarta dan Bekasi
-
BRI Siapkan KPR DP 1% Hingga Tenor 30 Tahun untuk Danantara Housing Expo 2026
-
Avanza Seret Vixion di Palembang Ternyata Berawal dari Rencana Buka Warung Kopi
-
Ulasan The Kidnapping Day: Menemukan Makna Keluarga dari Kisah Penculikan
-
5 HP Realme RAM 8 GB Murah Mulai Rp1 Jutaan, Ini Pilihannya
-
BRI Dukung Edukasi Keamanan Transaksi Digital dan Bahaya Modus Penipuan di Situbondo
-
Karhutla Ganggu Kualitas Udara, 934 Kasus ISPA Tercatat di Kayong Utara
-
Pemilik KM Mutiara Sentosa II Diduga Bermasalah, 3 Kali Alami Kecelakaan Kapal
-
Diduga Intimidasi Warga yang Nongkrong, Polresta Solo Amankan 4 Orang
-
Poco C81 Pro Bikin HP Entry-Level Makin Gahar, Bawa Baterai 6000mAh dan Layar 120Hz