Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah menaikkan indeks nilai bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kategori Ibu Hamil dan Anak Usia Dini dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun untuk pencegahan stunting.
"Yang paling penting dalam kondisi ibu hamil, anak yang berada di kandungan jangan lupa gizinya. Kalau ibu punya anak usia balita juga jangan lupa gizinya," kata presiden, saat memantau penyerahan PKH Tahap I di Lapangan Rajawali, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).
Presiden menyontohkan, anak-anak balita harus mendapat makanan bergizi seperti telur, ikan, daging, sayuran dan buah.
"Kalau punya anak balita, ada telur diberikan kepada anaknya terlebih dahulu. Jangan bapaknya," ujar Jokowi, disambut tawa ibu-ibu KPM PKH.
Urusan gizi, lanjut presiden, tidak boleh dilupakan. Apabila gizi anak terpenuhi maka anak-anak tumbuh sehat dan dapat berprestasi di sekolah.
"Gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak usia dini juga akan mencegah stunting," tutur Presiden.
Selanjutnya, Jokowi juga mengingatkan pentingnya imunisasi bagi KPM PKH yang mempunyai bayi dan balita. Imunisasi sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga terhindar dari penyakit.
"Imunisasi penting. Karena kalau sudah sakit kasihan anak-anak kita," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara saat menyampaikan laporan di hadapan presiden. Ia menjelaskan, pada 2020, kebijakan PKH diarahkan untuk pemenuhan nutrisi yang diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan stunting. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi Pemerintah di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
Baca Juga: Presiden Apresiasi Kemensos Turunkan Angka Kemiskinan
“Untuk itu, Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan kualitas program dan memasukkan kegiatan terkait pencegahan stunting melalui PKH, serta menyesuaikan kebijakan melalui peningkatan indeks bansos,” terangnya.
Kehadiran presiden di Kota Cimahi adalah untuk melihat secara langsung proses penyerahan bansos PKH untuk wilayah Bandung Raya. Kegiatan dipusatkan di Lapangan Rajawali, Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi.
Sebanyak 2.500 KPM hadir dari Kota Cimahi (1.200 KPM), Kota Bandung (500 KPM), Kabupaten Bandung Barat (500 KPM), dan Kabupaten Bandung (300 KPM). Ada pula 145 SDM PKH masing-masing dari Kota Cimahi 44 orang, Kota Bandung 30 orang, Kabupaten Bandung Barat 30 orang, Kabupaten Bandung 40 orang, dan satu orang Koordinator Wilayah Jawa Barat.
Total bantuan PKH Tahap I yang disalurkan sebesar Rp 172 miliar untuk Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Mensos mengungkapkan hingga 17 Januari 2020 Kemensos telah menyalurkan PKH senilai Rp7 triliun atau 24 persen dari total anggaran PKH Tahun 2020 yaitu Rp29,3 triliun. (*)
Berita Terkait
-
Presiden Apresiasi Kemensos Turunkan Angka Kemiskinan
-
Mensos : Durasi Tinggal Penerima Manfaat di Balai Sosial harus Dibatasi
-
Siang ini, Presiden Pantau Langsung Pencairan PKH Tahap I di Cimahi
-
Mensos Ingin Kemensos Penuhi Hak-hak Penyandang Disabilitas
-
Alumni Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Unggul di Pentas Olahraga
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri