Suara.com - Sedikitnya terdapat dua buruh migran asal Indonesi yang ternyata tak terevakuasi dan kekinian masih terisolasi di pusat penyebaran virus corona, yakni Wuhan China.
Mereka berharap dievakuasi pemerintah seperti ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Wuhan yang dipulangkan Minggu (2/2) akhir pekan lalu.
WNI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Wuhan diyakini lebih dari dua orang. Belum ada angka resmi terkait itu, salah satunya karena seluruh pekerja domestik itu berstatus ilegal atau tak berdokumen.
Ketiadaan paspor dan visa kerja itu pula yang mereka duga menyulitkan mereka mengikuti proses evakuasi.
Terkait ini, Kementerian Luar Negeri menyatakan sekarang hanya tersisa tujuh WNI di Wuhan. Tidak ada buruh migran di antara mereka, kata pejabat Kemenlu.
Tiga dari tujuh WNI itu adalah mahasiswa yang tidak dapat dievakuasi karena persoalan medis. Sementara empat lainnya adalah WNI yang memilih tetap bertahan di Wuhan.
'Siapa yang pedulikan kami?'
Tiara adalah satu dari dua buruh migran Indonesia yang masih terisolasi di Wuhan. Ia sempat berharap diizinkan masuk rombongan WNI yang dipulangkan dan kini dikarantina di Natuna, Kepulauan Riau.
Namun harapannya bertepuk sebelah tangan. Ia terpaksa terus bertahan di tempat majikan. Dalam dua pekan terakhir, perempuan asal Subang, Jawa Barat itu tak diperbolehkan keluar rumah.
Baca Juga: Ternyata Prabowo Kecewa saat Datang ke Natuna Lihat WNI dari Wuhan
"Tidak seperti WNI lain, namanya pekerja ilegal, saya takut. Harus minta tolong kepada siapa? Saya cuma menunggu keajaiban dari Allah," kata Tiara via telepon kepada BBC Indonesia, Rabu (5/4/2020).
Tiara sudah empat tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga di Wuhan. Ia tidak memegang visa kerja. Paspornya pun sudah kedaluwarsa.
"Harapannya ingin pulang, semoga ada keajaiban boleh pulang bareng-bareng," tuturnya.
Tiara berkata, rekan buruh migrannya asal Indonesia di Wuhan memperlihatkan tayangan berita di YouTube tentang ratusan WNI yang sudah dipulangkan.
Sejak awal, kata dia, ia pesimistis bakal diperhatikan pemerintah karena statusnya sebagai pekerja gelap.
"Itu WNI yang punya paspor dan visa. Tidak ada TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Di China tidak ada TKI yang resmi," ujar Tiara.
Berita Terkait
-
Xanana Gusmao Minta Warga Timor Leste dari Wuhan Dikarantina di Indonesia
-
Proyek Roro Jonggrang, RS di Wuhan yang Dibangun Cuma 8 Hari Siap Dibuka
-
Tiga Pesawat yang akan Mengangkut WNI Wuhan ke Natuna Tiba di Hang Nadim
-
Pesawat Batik Air Pengangkut WNI dari Wuhan Bakal Diisolasi di Natuna
-
Ini Alasan Pemerintah Pilih Batik Air untuk Menjemput WNI di Wuhan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO