Suara.com - Aksi Kamisan yang digelar keluarga korban pelanggaran HAM berat di sebrang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020) kedatangan tiga warga Mojokerto yang melakkan aksi jalan kaki dari kampung asalnya.
Alasan tiga warga Mojokerto itu ikut bergabung dalam aksi Kamisan ini untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar menghentikan proyek tambang batu andesit atau tambang pasir batu (Sirtu) karena dianggap merusak lingkungan.
Bahkan, Ahmad Yani terisak tangis saat berorasi di sebrang kantor Kepala Negara.
"Pak Jokowi, saya mohon dengan sangat kami bertiga enggak ada niat berdemo, saya ingin mengadu sampai berjalan kami dari Jatim ke Jawa Barat (Jakarta)," ujar Yani saat berorasi.
Yani bahkan mengaku siap mati di depan Istana daripada harus pulang ke Mojokerto.
Pasalnya usai melaporkan aktivitas penambangan tersebut kepada desa, kecamatan, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah, dirinya dan warga lainnya mendapatkan intimidasi seperti ancaman penculikan hingga pembunuhan.
"Yang kami lakukan beberapa hari kami ditemui , lebih baik saya mati di Istana daripada paling dibunuh orang," ucap Yani dengan mata berkaca-kaca.
Tak hanya itu, Yani menyebut di Indonesia masih terdapat penjajahan yakni penjajahan dari pengusaha tambang.
Hal tersebut kata dia masih terjadi di wilayahnya karena adanya penambangan batu andesit atau tambang pasir batu.
Baca Juga: 13 Tahun Menanti Keadilan, Aksi Kamisan depan Istana Semakin Dipersulit
"Di Indonesia ini masih ada penjajahan dari keserakahan tambang-tambang yang ada di hutan kami. Allahu Akbar. Apa arti kemerdekaan di Indonesia ini kalau seperti adanya. Tolong pak polisi, kami merasa dijajah di Jawa Timur," katanya.
Selain Yani, dua warga Mojokerto yang ikut aksi jalan kaki itu adalah Sugiantoro31), Heru Prasetiyo (24). Mereka mewakili seluruh masyarakat yang ada di Desa Lebak Jabung, Kecamatan, Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Aksi jalan kaki menuju Jakarta itu dilakukan Yani dan dua rekannya sejak tanggal 26 Januari 2020 lalu. Setelah menempuh perjalanan selama 5 hari, mereka baru tiba di Jakarta pada 1 Februari lalu.
Usai orasi, mereka yang diwakili perwakilan Aksi Kamisan pun mengirimkan surat kepada Jokowi pihak Sekretariat Negara.
Berita Terkait
-
Warga Mojokerto Aksi di Depan Istana Minta Tambang di Desa Lebak Ditutup
-
Aksi depan Istana, Warga Mojokerto: Hentikan Tambang di Desa Lebak Jabung
-
Kisah Balita Korban Bencana di Bogor Alami Koma yang Dicari Presiden
-
Dalih Pesta Kecil-kecilan, Prabowo Akui Malu Undang Jokowi di HUT Gerindra
-
Dubes China Sebut Berlebihan, Jokowi: Kepentingan Nasional Tetap Nomor Satu
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Satpol PP Akan Bongkar 179 Bangunan Liar di Sepanjang Akses Tol Karawang Barat
-
Viral Todongkan Sajam di Tambora, Penjambret Diringkus Polisi Saat Tertidur Pulas
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya